Berisi PP RI Nomor 46A Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS, dan PP RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Parpol. Dilengkapi : PP No. 2/2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS; Keppres No. 42/2004 Tentang Pengadaan PNS TA 2004; Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; dan Penyelenggaraan Program dan Pengelolaan Kekayaan Tabunga…
Membahas tentang sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang mencakup : Pengertian Pegawai Negeri, Pembagian Pegawai Negeri, Kedudukan dan tugas Pegawai Negeri, Kewajiban Pegawai Negeri, Hak-hak Pegawai Negeri, Manajemen PNS, Kebijaksanaan Manajemen PNS serta bidang pembinaan PNS. (Jml)
Sesuai Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16/KEP/M.PAN/3/2001, tanggal 19 Maret 2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, setiap perencana yang akan menduduki jenjang jabatan tertentu dalam JFP, wajib mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana. Hal ini dimaksudkan agar pejabat fungsional perencana memiliki kemampuan minimal yang dip…
Berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas PP No. 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, dan 2 PP/Perka BKN sebelumnya, dilengkapi dengan: 2 buah UU RI tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 3 buah PP/Kepka BKN tentang Formasi PNS; 3 buah PP/Kepka tentang Pengadaan PNS; dan 3 buah PP/Kepka BKN/Perka BKN tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan, dan p…
Berisi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/46/M.PAN/4/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, dan dilengkapi : Tndak Pidana KKN, PP RI, Tatacara Pertanggung jawaban Kepala Daerah; Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan …
Berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan PNS menjadi Anggota Parpol. Dilengkapi : Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS; Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Pedoman Umum Tata naskah Dinas; Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan; dan Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi PNS. (Jml)
Berisi 5 buah Peraturan Pemerintah RI Nomor 66, 67, 68, 69, 70 Tahun 2005, 4 buah PP RI No. 11, 12, 13, 14 Tahun 2003, dan 1 buah PP RI No. 13 Tahun 2002 beserta penjelasannya; 2 buah Keppres RI No. 16/2005 dan No. 5/2003; 1 buah Kepka BKN No. 14/2003 tentang Juknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Jandaan Janda/Dudanya sebagai pelaksanaan PP No. 9/2003 tentang Wewenang Pen…
Berisi PP RI Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas PP RI No. 29/1997 Tentang PNS yang Menduduki Jabatan Rangkap, dan PP RI Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS. Dilengkapi : Pokok-pokok Kepegawaian; Formasi, Pengadaan, Kenaikan Pangkat dan Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS, Beserta Petunjuk Teknis Pelaksanaannya. (Jml)
Prosiding ini memuat hasil-hasil seminar PNS/Korpri dan Pemilu 2004yaitu Sambutan Ketua Panitia Seminar; Sanbutan Ketua Umum DPP Korpri; Materi seminar; Hasil-hasil seminar, dan kesimpulan/saran. (Jml)
Berisi Petunjuk lebih lanjut SE.DJA No. SE-28/A/31/0397; Pembayaran gaji pokok baru bagi PNS mulai 1 April 1997; Contoh perhitungan Pph pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, dan para pensiunan; Pengelolaan belanja pegawai; Kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota DPRD; Penghentian gaji PNS; Uang tunggu; SKPP; Penatausahaan dan pelaporan; Contoh blanko daftar gaji untuk pengajuan SPP belan…