Prosiding ini memuat dokumentasi hasil-hasil Rakorpannas tahun 2002 antara lain arahan Presiden RI, serta beberapa arahan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, pandangan para narasumber di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Selain itu prosidin…
Berisi tentang permasalahan belum optimalnya layanan pemrosesan SK Kepegawaian pada bagian Tata Usaha dan Kepegawaiaan berikut dengan analisisnya beserta strategi mencapainya serta rencana kerja. (Jml)
Sesuai dengan ketentuan, Bappenas sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggara Diklat Perencanaan, mempunyai tugas untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan profesionalisme perencana, agar kapasitas institusi perencanaan di seluruh Indonesia juga meningkat, sehingga rencana yang dihasilkannya akan benar-benar sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. (Jml)
Berisi 5 buah Peraturan Pemerintah RI Nomor : 15, 16, 17, 18, dan 25 Tahun 2005; serta 53 buah Peraturan Presiden RI Nomor : 1 s/d Nomor 4, Nomor 12 s/d Nomor 15, dan Nomor 20 s/d Nomor 64. (Jml)