Buku ini berisi Peraturan menteri PU nomor 22/PRT/M/2008 tentang pedoman teknis pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, dan pengalihan hak atas rumah negara, terdiri 7 Bab disertai penjelasannya, diterbitkan oleh Dit. Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya, Dep. Pekerjaan Umum. (Jml)
Berisi Keputusan Menteri Permukiman dan Prasaraana Wilayah Nomor : 373/KPTS/M/2001 Tentang Sewa Rumah Negara, terdiri 8 Pasal, ditandatangani oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah RI Erna Witoelar. (Jml)
Berisi Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, terdiri 7 Bab, 20 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. (Jml)
Berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, terdiri 21 Bab beserta penjelasannya, ditandatangani oleh Preasiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. (Jml)
Berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, terdiri 10 Bab beserta penjelasannya, ditandatangani Presiden RI Soeharto. (Jml)
Buku ini berisi Peraturan perundangan dan instruksi presiden yang dikeluarkan Januari – Juni 2004, terdiri dari 9 buah Undang-Undang; 2 buah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 18 buah Peraturan Pemerintah; 34 buah Keputusan Presiden; dan 1 buah Instruksi Presiden. (Jml)
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran, terdiri 10 Bab, 48 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Soeharto. (Jml)
Berisi Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi RI Nomor 193/M/Kp/IV/2010 Tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2010-2014. (Jml)
Membahas mengenai profesionalisme PNS dengan ditetapkannya pengaturan jabatan fungsional, baik yang berkenaan dengan upaya kesejahteraan maupun keterampilannya
Buku ini berisi Lampiran II Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006, Buku II, terdiri 3 bagian: (1) Agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai; (2) Agenda menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; (3) dan Agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Jml)