Berisi tentang perdagangan manusia yang merupakan sebuah bentuk tindak pidana serius yang memperoleh perhatian bangsa-bangsa di dunia. Perdagangan manusia merupakan salah satu isu sentral bukan hanya di tingkat nasional tapi juga internasional. Indonesia sebagai masyarakat Internasional dan anggota PBB sangat menaruh perhatian seruis terhadap perdagangan orang. Untuk membuat jera pelaku kejahat…
Buku ini berisi himpunan peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman, terdiri: (1) UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman; (2) UU RI No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Thn 1985 tentang mahkamah agung; (3) UU RI No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 2 Thn 1986 tentang Peradilan umum; (dan (4) UU RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan aras UU No. 5 …
Buku ini berisi Peraturan menteri PU nomor 22/PRT/M/2008 tentang pedoman teknis pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, dan pengalihan hak atas rumah negara, terdiri 7 Bab disertai penjelasannya, diterbitkan oleh Dit. Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya, Dep. Pekerjaan Umum. (Jml)
Berisi Keputusan Menteri Permukiman dan Prasaraana Wilayah Nomor : 373/KPTS/M/2001 Tentang Sewa Rumah Negara, terdiri 8 Pasal, ditandatangani oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah RI Erna Witoelar. (Jml)
Berisi Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, terdiri 7 Bab, 20 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. (Jml)
Berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, terdiri 21 Bab beserta penjelasannya, ditandatangani oleh Preasiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. (Jml)
Berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, terdiri 10 Bab beserta penjelasannya, ditandatangani Presiden RI Soeharto. (Jml)
Buku ini berisi Peraturan perundangan dan instruksi presiden yang dikeluarkan Januari – Juni 2004, terdiri dari 9 buah Undang-Undang; 2 buah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 18 buah Peraturan Pemerintah; 34 buah Keputusan Presiden; dan 1 buah Instruksi Presiden. (Jml)
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran, terdiri 10 Bab, 48 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Soeharto. (Jml)
Berisi Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi RI Nomor 193/M/Kp/IV/2010 Tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2010-2014. (Jml)