Ditapis dengan
Peraturan Pemerintah RI nomor 134 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerim…
Text ini berisikan Peraturan Pemerintah RI nomor 134 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. (AR)
Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional
Buku Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional cetakan yang ke empat ini telah diperbaiki kesalahan redaksionalnya dan beberapa lampiran yang terdapat dalam cetakan ke tiga telah dihilangkan dalam cetakan ini. Beberapa bab mengalami tulis ulang, terutama bab mengenai tanggung jawab negara sehubungan telah disahkannya Draft Articles ILC mengenai tanggung jawab negara dan Majelia Umum PBB. (Jml)
Hukum Administrasi Negara (Diana Halim K)
Membahas tentang pengertian dan hakikat HAN, apa dan siapa yang disebut dengan pejabat/jabatan TUN, urusan pemerintahan, keputusan TUN, dan landasan tindakan TUN serta pengawasannya sebagai ciri dari pemerintahan dalam suatu negara hukum, disertai UU No. 5/1986 tentang PTUN beserta penjelasannya
Konflik Kepentingan: Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggar…
Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah konflik kepentingan (conflict of interest). Konflik kepentingan seperti hubungan afiliasi antara seorang Penyelenggara Negara yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa dengan calon rekanan atau situasi ketika seorang Penyelenggara Negara hendak mengambil keputusan terkait dengan sebuah lembaga di mana pejabat tersebut memil…
Pelayanan Publik Dalam Berita 2007
Seiring berjalannya waktu, kini pers semakin memahami bahwa pelayanan publik yang semakin berkualitas di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah memang pantas ditampilkan sebagai berita. Hal ini terbukti, dalam tahun 2007 saja, begitu banyak media yang memahami betapa pentingnya membangkitkan bangsa ini dari keterpurukan, yang antara lain dengan menginformasikan berbagai kemajuan yang tel…
Kiprah Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 2004-2008
Buku ini berisi kegiatan dari program utama Kementerian Negara PAN yaitu peningkatan pelayanan publik dan percepatan pemberantasan korupsi, peningkatan kinerja aparatur, dan penyelesaian masalah pegawai honorer, PHL, dan PTT. Buku ini lebih banyak menampilkan gambar-gambar sekitar 60 – 70 %. (Jml)
Seeing is Believing (Jangan Percaya Sebelum Melihat): Pelayanan Aparatur dala…
Buku ini berisi upaya kementerian Negara PAN untuk memberikan gambaran tentang banyaknya daerah yang sudah berbenah, banyaknya instansi pemerintah yang sudah berinovasi dalam melayani masyarakat. Pemerintah juga sangat serius dan konsisten dalam memperbaiki iklim investasi melalui berbagai inovasi pelayanan publik. (Jml)
Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI dan UU RI No. 25/20…
Buku ini berisi UU RI No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI, sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN. (Jml)
Lampiran III Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan…
Buku ini berisi Lampiran III Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010, Buku III: Pembangunan Berdimensi Kewilayahan, terdiri dari 8 Bab, ditandatangani oleh Presiden RI, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. (Jml)
Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja …
Buku ini berisi Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, terdiri 4 Bab beserta lampirannya, ditandatangani oleh Presiden RI, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. (Jml)
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah