Buku ini merupakan panduan texbook yang praktis dalam memahami proses audit dengan sistem saat ini. Keberhasilan tim PPA-FEUGM, PSASP, dan IAI-KASP dalam implementasi pelaporan keuangan sektor publik menjadi dasar pengembangan sistem dan prosedur audit ini. (Jml)
Buku ke 1 Konsep Pemetaan, Penginderaan Jauh untuk Sumberdaya Alam dan Lingkungan diterbitkan untuk mengenang karya dan pengabdian Mayor Jenderal TNI (Purn) Ir. H. Pranoto Asmoro pada saat masih aktif di Bakosurtanal. (Jml)
Membahas tentang bagaimana mensiasati pembuatan sistem untuk keperluan instansi/lembaga yang biasanya memakan waktu lama dan memerlukan SDM yang andal. Dapat dipermudah dan dipercepat dalam pembuatannya tanpa memerlukan seorang programer yang andal (belum mengenal Source/script PHP dan AJAX). (Jml)
Berisi tentang hukum pers yang menggambarkan dan memberi solusi jika terjadi sengketa pers akibat pemberitaan dengan menggunakan instrumen UU No. 40 Thn. 1999 tentang pers. (Jml)
Berisi tentang kejahatan jabatan sebagai tindak pidana korupsi sampai ke unsur-unsurnya. Tindak pidana jabatan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. (Jml)
Materi buku ini adalah tentang perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan lingkungan hidup di Indonesia, negara-negara ASEAN dan Jepang
Membahas bagaimana lempeng benua terbentuk, bagaimana mereka bergerak selama berabad-abad dan posisi mereka saat ini. Buku ini juga menjelaskan penyebab pergerakan lempeng raksasa, apa yang terjadi pada pertemuan lempeng tersebut ketika berbenturan, tarik menarik, atau saling menggilas, dan efek terhadap bentang lahan yang terlihat maupun bentang lahan yang terletak di laut. (Jml)
Membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP); Pajak penghasilan (PPh); Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mawah (PPN & PPnBM) Bea material; Pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
Berisi kitab undang undang hukum pidana dilengkapi dengan UU No. 27 Thn 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, subyek subyek yang dibahas adalah aturan umum, Kejahatan & Pelanggaran. (Jml)
Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah konflik kepentingan (conflict of interest). Konflik kepentingan seperti hubungan afiliasi antara seorang Penyelenggara Negara yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa dengan calon rekanan atau situasi ketika seorang Penyelenggara Negara hendak mengambil keputusan terkait dengan sebuah lembaga di mana pejabat tersebut memil…