Berisi Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2004, 18 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri. (Jml)
Berisi Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. (Jml)
Berisi UU RI Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23/1999 Tentang Bank Indonesia, dan Kep. MenKeu RI Nomor 337/KMK.012/2003 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dilengkapi : Tim Sosialisasi SUN, Komite Kebijakan Pengelolaan SUN, Lelang SUN di Pasar Perdana, Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara. Modal Sistem Akuntansi Aset Tetap, Petunjuk Operasional…
Berisi PerMenKeu RI No. 606/PMK.06/2004 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2005, dan Kep. MenKeu RI No. 399/KMK.011/2004 Tentang Sasaran Inflasi Tahun 2005, 2006, dan 2007. Dilengkapi : Peraturan dana daerah dari sumber daya air; Keppres 72/2004 tentang APBN; HSU TA 2005; UU No. 17 tentang keuangan negara; DAU daerah provinsi kab. Kota; Cara pengajuan usul peng. Piutang neg…
Berisi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga TA 2004, dilengkapi: Pedoman teknis akuntansi barang milik negara pada kementerian negara/lembaga, terdiri (1) 2 buah Keputusan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara; (2) 2 buah Keputusan Menteri Keuangan RI; dan (3) 1 buah Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran. (Jml)
Berisi Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.06/2005 Tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006. Dilengkapi : Peluncuran program/kegiatan yang dibiayai dari sisa anggaran belanja TA 2005 sebagai anggaran belanja tambahan TA 2006. Penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak kegiatan pemerintah TA 2005. (Jml)
Berisi Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2006, terdiri 19 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. (Jml)