Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelengg…

Buku ini berisikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Di dalamnya terdapat 41 pasal dan IX Bab yang disahkan pada 2 Februari 2021 oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly. Dilengkapi juga oleh penjelasannya mengenai pasal demi pasal dI PP tersebut. (AR)

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 dan Petunjuk Pelaksanaan UU Otonomi Daerah:…

Berisi Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 dan Petunjuk Pelaksanaan UU Otonomi Daerah: Intersifikasi Pemungutan dan Penyetoran PPH, PPN, Ppn-BM di Daerah Tahun 2000. Dilengkapi : Kepres RI; Peraturan Mendagri; Keputusan Mendagri; Instruksi Mendagri; UU No. 22/1999 Tentang Pemerintah Daerah; UU No. 25/1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; UU No. 28/1999 Tentang Penyelenggara Negara y…

Undang-Undang Otonomi Daerah 2000

Berisi UU RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah disertai Penjelasannya; UU RI No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disertai Penjelasannya; UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN disertai Penjelasannya; PP RI No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi …

Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otonomi Daerah, Suplemen 6

Berisi : 11 buah UU RI dan Perubahannya tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten baru di Indonesia; 5 buah PP RI yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah; 7 buah Keppres RI; 3 buah Inpres RI; dan 14 buah Per/Kep Mendagri RI. Serta 1 buah UU RI No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara; 2 buah PP RI yang berkaitan dengan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; 1 buah Keppres RI; 7 buah Kep. Mendagri R…

Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 2007: Penge…

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, merupakan dua sisi kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain. Performa pembangunan di daerah, sesungguhnya merupakan cermin atas performa penyelenggaraan pemeintahan , begitu sebaliknya Selain itu kita merasakan betapa pentingnya peranan investasi swasta untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di daerah yang lebih berkualitas dan berk…

Bikameral Bukan Federal

Konsep parlemen bikameral dalam sejarah politik ketatanegaraan di Indonesia kerap bertaut atau di kaitkan dengan negara pederal. Sebuah simplipikasi dan penyesatan tak terampunkan karena dalam realitas historisnya sebuah negara yang menerapkan parlemen bikameral secara utuh tak serta merta harus berbentuk federal. Bahkan banyak negra kesauan yang menerapkan sistem bikameral, dan faktanya negara…

Rawan Gempa PLTN Tidak Tepat

Kamus Istilah Otonomi Daerah

Kamus Istilah Otonomi Daerah ini disusun untuk membantu masyarakat luas dalam memahami proses desentralisasi di Indonesia secara lebih baik. Di samping itu masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi yang selama ini dianggap “rahasia perusahaan” seperti isi perutnya APBD, APBN, Biaya Operasional Kepala Daerah, Biaya Kegiatan DPRD dsb. (Jml)

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Berisi Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, terdiri 16 Bab, 240 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri. (Jml)

Kebangkitan Desa

Buku ini menceritakan tentang mulai bangkitnya pembangunan di desa-desa yang dimulai dari daerah pinggiran sesuai konsep Nawa Cita (Sembilan Program Prioritas) Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla dan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Ada 74.093 desa yang harus dibangun dengan dana mencapai rata-rata 1,4 milyar per desa.