Pedoman Persyaratan Umum untuk Asesmen dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi ini merupakan konsep pedoman yang telah diadopsi oleh Komite atau Kelompok yang bertanggung jawab menyusun pedoman ini, diedarkan ke setiap badan standardisasi nasional anggota ISO untuk mendapatkan tanggapan (voting). Untuk dapat dipublikasikan sebagai pedoman diperlukan persetujuan dari minimal 75% dari jumlah badan sta…
Pedoman ini memuat kriteria umum yang harus dipenuhi oleh petugas pengambil contoh (PPC) untuk melaksanakan pengambilan contoh berdasarkan metoda pengambilan contoh yang berlaku, serta menguraikan pemilihan , pelatihan dan penunjukan calon PPC dan PPC terlepas dari keperluan pengambilan contoh terkait (sertifikat mutu/sertifikasi produk), agar diakui kompetensinya dalam pelaksanakan pengambilan…
Buku ini berisi publikasi lembaga Mahkamah Konstitusi RI yang memuat sejarah perintisan dan berdirinya mahkamah konstitusi, kewenangan dan tugas tugas dan wewenang MK, visi dan misi MK, dan profil Hakim Konstitusi saat ini yang didalamnya mencakup sejarah perjalanan hidup , sikap, gagasan dan cita-cita hakim konstitusi. (Jml)
Buku ini dibuat dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2005 yang dipusatkan di Pekanbaru, Propinsi Riau tanggal 9 Februari 2005, diterbitkan atas kerjasama Panitia HPN 2005 dan Lembaga Informasi Nasiona (LIN). Buku ini memuat materi Konstitusi yang berkaitan dengan berbagai aspek Hukum Pers Nasional. (Jml)
Pedoman ini memuat ketentuan persyaratan sertifikasi personel tenaga teknik khusus migas. Personel yang dimaksud tenaga teknik khusus migas migas adalah personel yang memiliki keahlian khusus yang berhubungan dengan keselamatan kerja di bidang pertambangan minyak dan gas bumi serta pengusahaan panas bumi.
Buku ini sangat berguna untuk menambah khazanah bacaan berkenaan dengan persoalan-persoalan ketatanegaraan mutakhir. Di Indonesia, buku pada umumnya atau buku yang berkenaan dengan hukum tata negara memang masih terbilang kurang, terutama apabia dibandingkan dengan kebutuhan untuk kepentingan pendidikan politik dan pendidikan konstitusi bagi lebih dari 200 juta rakyat Indonesia. (Jml)