Membahas tentang sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang mencakup : Pengertian Pegawai Negeri, Pembagian Pegawai Negeri, Kedudukan dan tugas Pegawai Negeri, Kewajiban Pegawai Negeri, Hak-hak Pegawai Negeri, Manajemen PNS, Kebijaksanaan Manajemen PNS serta bidang pembinaan PNS. (Jml)
Berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas PP No. 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, dan 2 PP/Perka BKN sebelumnya, dilengkapi dengan: 2 buah UU RI tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 3 buah PP/Kepka BKN tentang Formasi PNS; 3 buah PP/Kepka tentang Pengadaan PNS; dan 3 buah PP/Kepka BKN/Perka BKN tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan, dan p…
Berisi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/46/M.PAN/4/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, dan dilengkapi : Tndak Pidana KKN, PP RI, Tatacara Pertanggung jawaban Kepala Daerah; Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan …
Berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan PNS menjadi Anggota Parpol. Dilengkapi : Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS; Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Pedoman Umum Tata naskah Dinas; Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan; dan Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi PNS. (Jml)
Prosiding ini memuat hasil-hasil seminar PNS/Korpri dan Pemilu 2004yaitu Sambutan Ketua Panitia Seminar; Sanbutan Ketua Umum DPP Korpri; Materi seminar; Hasil-hasil seminar, dan kesimpulan/saran. (Jml)
Prosiding ini memuat dokumentasi hasil-hasil Rakorpannas tahun 2002 antara lain arahan Presiden RI, serta beberapa arahan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, pandangan para narasumber di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Selain itu prosidin…