Membahas tentang sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang mencakup : Pengertian Pegawai Negeri, Pembagian Pegawai Negeri, Kedudukan dan tugas Pegawai Negeri, Kewajiban Pegawai Negeri, Hak-hak Pegawai Negeri, Manajemen PNS, Kebijaksanaan Manajemen PNS serta bidang pembinaan PNS. (Jml)
Jabatan fungsional Perekayasa adalah suatu jabatan yang terkait erat dengan sistem kerja kerekayasaan yang terstruktur dan yang berdasarkan pada kerja kelompok. Pembinaan jabatan Fungsional Perekayasa telah dialihkan dari Kementerian Negara Riset dan Teknoloi (KMNRT) ke Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan terus disempurnakaan konsep, sistem pembinaan dan sistem penilaian jabata…
Berisi Himpunan peraturan kepegawaian tahun 2008 (Buku Kedua) yang memuat Larangan PNS menjadi anggota Parpol; Pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS; Pengadaan PNS TA 2004; Keputusan Menteri PAN; Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN; Peraturan disiplin PNS; Keppres RI; Inpres RI; SE Ka. BKN; Pembentukan tim peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah; Cuti PNS; PNS…
Buku ini berisi daftar warga negara Indonesia yang menerima tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya dari tahun 1996 - 2005 yang disusun secara alpabet, dilengkapi dengan PP Nomor 4 Tahun 1962 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya. (Jml)
Modul AKIP dan Pengukuran Kinerja ini merupakan salah satu modul Bahan Ajar Diklatpim Tingkat III yang membahas tentang pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Dimana dalam UU Nomor 28 Tahun Tahun 1999, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaul…
Pada 2016, Bapertarum-PNS berhasil merealisasikan penyaluran bantuan kepada 10.143 PNS di berbagai wilayah di seluruh Indonesia dengan nilai nominal bantuan total mencapai Rp. 47,45 miliar. Jumlah penerima bantuan ini meningkat drastis dari 3.014 penerima bantuan pada 2015 dengan nominal bantuan Rp. 20,23 miliar.
Kesejahteraan pegawai negeri memang telah terabaikan sejak akhir tahun 50an ketika negara kita menghadapi pergolakan, berlanjut ke konfrontasi pembebasan Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia, dan semakin tidak terurus pada masa sulit perekonomian pada tahun 60an, Sedikit mengalami perbaikan pada masa Orde baru namun pegawai negeri tetap tidak dapat hidup layak dari gaji. (Jml)
Tujuan inventarisasi untuk mendapatkan data jumlah pegawai negeri di seluruh instansi pemerintah, baik PNS maupun TNI dan Polri. Data yang dikumpulkan berupa data pegawai yang telah dihimpun oleh masing masing instansi , dengan cara mendatangi langsung ke semua instansi pemerintah di tingkat pusat. (Jml)
Berisi Himpunan peraturan kepegawaian tahun 2008 (Buku Pertama) yang memuat Pokok-pokok kepegawaian; Formasi PNS; Pengadaan PNS; Kenaikan Pangkat PNS; Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural; Diklat Jabatan PNS; Wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS; Pedoman organisasi perangkat daerah dan jabatan fungsional; dan Izin perkawinan dan perceraian PNS. (Jml)
PNS adalah awal dari soliditas dan solidaritas Korps Pegawai Republik Indonesia, sedangkan soliditas dan solidaritas bangsa adalah prasyarat utama pembangunan yang hingga kini belum menonjol ada pada bangsa kita setelah merdeka. Untuk menjaga kenetralannya Korpri meminta agar para pejabat, pemuka partai politik, dunia usaha besar kecil, serta elemen-elemen masyarakat untuk medukungnya agar bisa…