Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk memaksimalkan peran Sekretariat Jenderal DPD RI dalam memberikan dukungan keahlian yang berdasarkan hasil kajian dan riset yang diharapkan mampu memaksimalkan hasil kerja DPD RI sebagai sebuah lembaga parlemen di tingkat nasional dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah. (Jml)
Buku ini memuat berbagai kasus/perkara yang belum berkekuatan hukum tetap, sehingga belum dapat menjadi pegangan, apalagi untuk menjadi yurisprudensi. Namun sebagai karya tulis yang bersifat informatif untuk dapat mengetahui alur pikiran di dalam pemutusan perkara-perkara, buku ini besar manfaatnya untuk dibaca dan dikaji secara kritis oleh para teoritis dan para praktisi di bidang hukum Tata U…
Buku ini bercerita tentang suka dukanya beracara di Peradilan Tata Usaha Negara di masa rezim orde baru. Dalam prakteknya sekalipun ada niat baik dari pemerintah untuk menciptakan clean government, pengaruh pemerintah kadang-kadang begitu kuatnya atas kekuasaan kehakiman, sehingga seringkali birokrat memanfaatkan hal ini untuk mengabaikan putusan Pengadilan TUN yang menyangkut diri mereka, seka…
Buku ini merupakan kelanjutan dari buku pertama dengan judul yang sama. Sistematika penulisannya pun masih sama yaitu berisikan kumpulan Putusan-putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang pernah ditangani oleh penulis disertai dengan penyampaian kaidah hukum pendukung dan komentar. Melalu buku ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan para pemerhati hukum akan hadirnya buku tentang Peradilan TUN ya…
Membahas secara luas dan mendalam tentang lanjutan pengertian hukum tata usaha negara serta bagaimana jalannya proses atau cara berbicara di hadapan pengadilan tata usaha negara. (Jml)
Membahas secara luas dan mendalam tentang dasar-dasar pengertian hukum tata usaha negara serta bagaimana jalannya proses atau cara berbicara di hadapan pengadilan tata usaha negara. (Jml)
Membahas secara luas dan mendalam tentang dasar-dasar pengertian hukum tata usaha negara serta bagaimana jalannya proses atau cara berbicara di hadapan pengadilan tata usaha negara. (Jml)