Masih adanya pemahaman yang berbeda tentang proses penyelenggaraan konstruksi di antara para pelaku konstruksi membuat perlu adanya buku panduan yang dapat digunakan baik oleh pemilik proyek, konsultan, maupun kontraktor yang dapat membantu agar setiap proses pengelolaan proyek konstruksi memiliki pemahaman yang sama.
Berisi tentang penjabaran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi, Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi. Dilengkapi juga dengan Undang-undang Bangunan Gedung Beserta Peraturan Pelaksanaan; Undang-undang Jalan Beserta Pe…
Berisi Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP-27/MK-3/8/1994 dan Nomor : KEP-166/KET/8/1994 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan APBN. (Jml)
Seluruh ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dipatuhi oleh setiap instansi pengusul. Selain itu untuk menjamin efektivitas terlaksananya Pedoman ini, akan dilakukan monitoring dan evalusi secara berkala atas Pedoman ini. (AR)