Seiring berjalannya waktu, kini pers semakin memahami bahwa pelayanan publik yang semakin berkualitas di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah memang pantas ditampilkan sebagai berita. Hal ini terbukti, dalam tahun 2007 saja, begitu banyak media yang memahami betapa pentingnya membangkitkan bangsa ini dari keterpurukan, yang antara lain dengan menginformasikan berbagai kemajuan yang tel…
Setelah kurang lebih satu tahun buku ini diterbitkan, Alhamdullilah buku ini dicetak ulang. Penulis bersyukur bahwa gagasan yang disam paikan dalam buku ini memperoleh sambutan yang baik dari para maha siswa, pemerhati, dan pakar adrninistrasi publik. Ketika buku ini dicetak ulang penulis mencoba memperkaya pembahasan berbagai isu yang ada di Bab I Mengembangkan Sistim Pelayanan Publik Dala…
Membahas dua isu penting yang relevan untuk dibahas yaitu : apakah pihak-pihak yang menjadi sasaran (target group) dari perizinan sudah dilibatkan dan digali aspirasinya dalam merumuskan kebijakan perizinan tersebut (transparency and participation principle), dan apakah perumus isi kebijakan perizinan tersebut mempunyai keterampilan dan kepekaan yang cukup dalam merumuskan kebijakan perizinan. …
Bangsa Indonesia kembali mencatat sejarah dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bulan November 2009. Kelahiran undang-undang itu, semakin memperkuat komitmen pemerintah untuk secara terus menerus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan Aparatur negara kepada masyarakat. (AR)
Buku ini merupakan salah satu wujud komintmen Kabutapen Sumenep dalam mewujudkan pelayanan publik yang PRIMA guna mewujudkan tujuan dari Visi Super Mantap. (AR)
Buku ini menguraikan bagaiamana beberapa daerah (yaitu Kabupaten Sragen, Kabupaten Sidoarjo, Kota Parepare, Kota Balikpapan, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Jembrana) berupaya mengatasi berbagai permasalahan melalui gagasan-gagasan yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan, strategi, dan program. (AR)
Berisi rekaman pembangunan kesehatan yang telah dilakukan Departemen Kesehatan pada periode 1999-2004. Materi pembahasan dalam buku ini tidak dimaksudkan untuk menonjolkan keunggulan dan keberhasilan tetapi lebih kepada “sharing” atau memberikan pengalaman, yang dapat dipetik manfaatnya. (Jml)
Berisi dokumentasi dan laporan kepada masyarakat luas tentang apa dan bagaimana pelaksanaan operasi kemanusiaan bidang kesehatan di NAD selama propinsi tersebut dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan darurat militer hingga saat ini ke tingkatan darurat sipil. (Jml)
Buku akuntabilitas publik bidang kesehatan ini fokus pada bidang kebijakan dan pelayanan administrasi kesehatan, yang pelaksanaanya berada di Depkes RI, Sehingga dalam buku ini dilengkapi dua contoh aplikasi kebijakan publik yang telah dilaksanakan oleh Depkes RI yaitu penetapan kebijakan dokter PTT dan Penyusunan Sistem Kesehatan Nasional tahun 2003. (Jml)