Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, merupakan dua sisi kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain. Performa pembangunan di daerah, sesungguhnya merupakan cermin atas performa penyelenggaraan pemeintahan , begitu sebaliknya Selain itu kita merasakan betapa pentingnya peranan investasi swasta untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di daerah yang lebih berkualitas dan berk…
Buku ini berisikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Di dalamnya terdapat 41 pasal dan IX Bab yang disahkan pada 2 Februari 2021 oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly. Dilengkapi juga oleh penjelasannya mengenai pasal demi pasal dI PP tersebut. (AR)
Pengkajian pengembangan sistem perizinan di bidang kesehatan ini dilaksanakan dalam rangka menunjang kebutuhan pengembangan sistem perizinan di bidang kesehatan sebagai bahan pendukung kebijakan pengawasan. Kajian dilakukan melalui pemahaman panduan internasional dan nasional serta melalui pertemuan/diskusi yang dilakukan diantara tim pelaksana dan unit kerja pengawasan BAPETEN. Hasil kajian di…
Dewasa ini, agenda reforma agraria, yang ditujukan pertama-tama mengubah struktur agraria dan memperbaiki akses rakyat pada tanah dan kekayaan alam, telah kembali menjadi pokok bahasan terdepan dan mungkin bakal menjadi bagian inti dari agenda pembangunan dari berbagai badan-badan internasional dan berbagai negara Asia dan Amerika Latin. Buku ini merupakan bagian dari suatu rangkai kegiatan …
Membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP); Pajak penghasilan (PPh); Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mawah (PPN & PPnBM) Bea material; Pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
Berisi peraturan peraturan Mentri Negara Perumahan Rakyat, Menteri Pertahanan, Peraturan Kepala LAN, Peraturan Kapolri, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Model, Menteri Kehutanan, Menteri Perindustrian yang di tetapkan / di undangkan tahun 2008
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dilengkapi dengan UU no. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok koperasi; UU no. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil; Keppres no. 24 tahun 1999 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dewan koperasi Indonesia; dan 6 Keputusan Menteri tahun 1998 dan 1999. (Jml)