Makalah ini membahas tentang analisis kerangka hukum kebijakan pertahanan Indonesia dalam rangka persiapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di negara ini. PLTN merupakan salah satu opsi energi bersih yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan sumber daya energi dan kebutuhan listrik nasional. Namun, pengembangan PLTN juga memerlukan kebijakan d…
This document is about law number 10 concerning nuclear energy, complete with the state gazette.
Aplikasi ketenaganukliran di berbagai bidang di Indonesia telah meningkat pesat di Indonesia. Berdasar data yang ditampilkan dalam situs Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), pada akhir Februari 2014 BAPETEN sebagai instansi yang diberi wewenang melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia tercatat telah mengeluarkan sebanyak 11.766 izin pemanfaatan kepada 2.645 instan…
Berisi sejumlah peraturan-peraturan antara lain : UU No.10 Th.1997,PP No.63 Tahun 2000;PP No 64 Tahun 2000;PP No.48 tahun 2001;Keputusan KA.Bapeten No.01/Ka.Bapeten/V-99,Keputusan Ka.Bapeten No.17 dengan revisinya. (Jml)