Berisi PP RI Nomor 46A Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS, dan PP RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Parpol. Dilengkapi : PP No. 2/2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS; Keppres No. 42/2004 Tentang Pengadaan PNS TA 2004; Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; dan Penyelenggaraan Program dan Pengelolaan Kekayaan Tabunga…
Membahas tentang sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang mencakup : Pengertian Pegawai Negeri, Pembagian Pegawai Negeri, Kedudukan dan tugas Pegawai Negeri, Kewajiban Pegawai Negeri, Hak-hak Pegawai Negeri, Manajemen PNS, Kebijaksanaan Manajemen PNS serta bidang pembinaan PNS. (Jml)
Sesuai Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16/KEP/M.PAN/3/2001, tanggal 19 Maret 2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, setiap perencana yang akan menduduki jenjang jabatan tertentu dalam JFP, wajib mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana. Hal ini dimaksudkan agar pejabat fungsional perencana memiliki kemampuan minimal yang dip…
Berisi 5 buah Peraturan Pemerintah RI Nomor 66, 67, 68, 69, 70 Tahun 2005, 4 buah PP RI No. 11, 12, 13, 14 Tahun 2003, dan 1 buah PP RI No. 13 Tahun 2002 beserta penjelasannya; 2 buah Keppres RI No. 16/2005 dan No. 5/2003; 1 buah Kepka BKN No. 14/2003 tentang Juknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Jandaan Janda/Dudanya sebagai pelaksanaan PP No. 9/2003 tentang Wewenang Pen…
Berisi PP RI Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas PP RI No. 29/1997 Tentang PNS yang Menduduki Jabatan Rangkap, dan PP RI Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS. Dilengkapi : Pokok-pokok Kepegawaian; Formasi, Pengadaan, Kenaikan Pangkat dan Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS, Beserta Petunjuk Teknis Pelaksanaannya. (Jml)
Peraturan gaji baru PNS, TNI, POLRI, Hakim; Tunjangan jabatan fungsional; Tunjangan jabatan struktural; Pensiun pokok PNS, janda/dudanya; Pedoman pendataan dan pengelolaan tenaga honorer; Pedoman pelaksanaan CPNS; Bantuan keuangan kepada partai politik; PNS yang menduduki jabatan rangkap; Pengangkatan honorer menjadi CPNS; Anggaran dasarkorps; Pembinaan KORPS dan kode etik PNS; Iuran dan manfaa…
Berisi Petunjuk lebih lanjut SE.DJA No. SE-28/A/31/0397; Pembayaran gaji pokok baru bagi PNS mulai 1 April 1997; Contoh perhitungan Pph pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, dan para pensiunan; Pengelolaan belanja pegawai; Kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota DPRD; Penghentian gaji PNS; Uang tunggu; SKPP; Penatausahaan dan pelaporan; Contoh blanko daftar gaji untuk pengajuan SPP belan…
Membahas tentang sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang mencakup : Pengertian Pegawai Negeri, Pembagian Pegawai Negeri, Kedudukan dan tugas Pegawai Negeri, Kewajiban Pegawai Negeri, Hak-hak Pegawai Negeri, Manajemen PNS, Kebijaksanaan Manajemen PNS serta bidang pembinaan PNS. (Jml)
Sesuai dengan ketentuan, Bappenas sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggara Diklat Perencanaan, mempunyai tugas untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan profesionalisme perencana, agar kapasitas institusi perencanaan di seluruh Indonesia juga meningkat, sehingga rencana yang dihasilkannya akan benar-benar sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. (Jml)
Berisi 5 buah Peraturan Pemerintah RI Nomor : 15, 16, 17, 18, dan 25 Tahun 2005; serta 53 buah Peraturan Presiden RI Nomor : 1 s/d Nomor 4, Nomor 12 s/d Nomor 15, dan Nomor 20 s/d Nomor 64. (Jml)