Ditapis dengan
PROFIL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PADA10 UNITKERJA PELAYANAN PUBLIK DI …
Buku ini merupakan salah satu wujud komintmen Kabutapen Sumenep dalam mewujudkan pelayanan publik yang PRIMA guna mewujudkan tujuan dari Visi Super Mantap. (AR)
PELAYANAN DALAM BERITA 2009
Bangsa Indonesia kembali mencatat sejarah dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bulan November 2009. Kelahiran undang-undang itu, semakin memperkuat komitmen pemerintah untuk secara terus menerus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan Aparatur negara kepada masyarakat. (AR)
Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi
Buku ini memberikan usulan tentang kehidupan birokrasi pemerintahan di indonesia semenjak era reformasi. Sorotan utama pembahasannya berpusat pada perubahan dan perkembangan birokrasi pemerintah di indonesia serta implikasinya bagi kehidupan bernegara dan berdemokrasi. (Jml)
Pelayanan Publik Dalam Berita 2007
Seiring berjalannya waktu, kini pers semakin memahami bahwa pelayanan publik yang semakin berkualitas di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah memang pantas ditampilkan sebagai berita. Hal ini terbukti, dalam tahun 2007 saja, begitu banyak media yang memahami betapa pentingnya membangkitkan bangsa ini dari keterpurukan, yang antara lain dengan menginformasikan berbagai kemajuan yang tel…
Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif, Edisi Kedua
Setelah kurang lebih satu tahun buku ini diterbitkan, Alhamdullilah buku ini dicetak ulang. Penulis bersyukur bahwa gagasan yang disam paikan dalam buku ini memperoleh sambutan yang baik dari para maha siswa, pemerhati, dan pakar adrninistrasi publik. Ketika buku ini dicetak ulang penulis mencoba memperkaya pembahasan berbagai isu yang ada di Bab I Mengembangkan Sistim Pelayanan Publik Dala…
Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik
Membahas dua isu penting yang relevan untuk dibahas yaitu : apakah pihak-pihak yang menjadi sasaran (target group) dari perizinan sudah dilibatkan dan digali aspirasinya dalam merumuskan kebijakan perizinan tersebut (transparency and participation principle), dan apakah perumus isi kebijakan perizinan tersebut mempunyai keterampilan dan kepekaan yang cukup dalam merumuskan kebijakan perizinan. …
Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Publik: Kiat dan Terobosan Kabupaten/Kota
Buku ini menguraikan bagaiamana beberapa daerah (yaitu Kabupaten Sragen, Kabupaten Sidoarjo, Kota Parepare, Kota Balikpapan, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Jembrana) berupaya mengatasi berbagai permasalahan melalui gagasan-gagasan yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan, strategi, dan program. (AR)
Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 (Pengganti) Keppres 29/1984 Tentang…
Berisi Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dilengkapi : 3 buah Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran : No. SE-11/A/51/0194, No. SE-12/A/51/0194, dan No. SE-13/A/51/0294. (Jml)
Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggara…
Berisi Keppres RI No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN (Pengganti Keppres No. 17/2000) dilengkapi : Keppres No. 15 Tahun 2002; SKB MenKeu dan Kepala Bappenas; Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Keuangan pada Departemen/Lembaga; Pembentukan Tim Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah; SE DJA; UU No. 19/2001 Tentang APBN 2002; dan UU Jasa Konstruksi Tahun …
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah