Pedoman teknis ini bertujuan untuk memberikan panduan yang komprehensif dalam menerapkan tingkat panduan diagnostik sebagai upaya optimisasi pada paparan medik khususnya bidang radiologi diagnostik dan intervensional serta kedokteran nuklir diagnostik. Pedoman ini diharapkan dapat digunakan oleh para praktisi medik di fasilitas pelayanan kesehatan; asosiasi profesi, seperti Perhimpunan Dokter S…
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkelanjutan terkait TPD dalam upaya memantau penerapan optimisasi dosis radiasi pasien diagnostik dan merekomendasikan upaya peningkatannya. Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan Tahun 2023 adalah menyediakan profil dosis tahun 2023 untuk seluruh modalitas, profil potensi unnecessary exposure pada CT-Scan, radiografi umum, fluoroskopi, dan kedokteran nu…
Berisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara lengkap disertai dengan Pelaksanaan KUHAP; Pedoman Pelaksanaan KUHAP; dan Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dengan penjelasannya beserta aturan-aturan pelaksanaannya. (Jml)
Berisi peraturan peraturan Mentri Negara Perumahan Rakyat, Menteri Pertahanan, Peraturan Kepala LAN, Peraturan Kapolri, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Model, Menteri Kehutanan, Menteri Perindustrian yang di tetapkan / di undangkan tahun 2008
Berisi PERPES, PP yang di tetapkan/ di undangkan tahun 2008
Buku ini merupakan kumpulan pidato Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada berbagai kegiatan kenegaraan baik yang berlangsung di dalam negeri maupun di wilayah mancanegara. Diharapkan dengan adanya buku ini dapat memfasilitasi kelancaran arus layanan informasi kepada para stakeholder yang setiap saat sangat membutuhkan penyediaan bahan informasi yaitu tidak hanya melalui media elektronik atau…
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dilengkapi dengan UU no. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok koperasi; UU no. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil; Keppres no. 24 tahun 1999 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dewan koperasi Indonesia; dan 6 Keputusan Menteri tahun 1998 dan 1999. (Jml)
Berisi Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004, terdiri : Bab I: Pendahuluan; Bab II: Prioritas Pembangunan Nasional; Bab III: Pembangunan Hukum; dan Bab IV: Pembangunan Ekonomi. (Jml)
Berisi Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Berisi Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2004, 18 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri. (Jml)