Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara diatur bahwa dalam rangka penyusunan RAPBN, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) tahun berikutnya. RKA-K/L tersebut disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai dan disertai dengan prkiraan belanja untuk tahun berikutnya setel…
APBN tahun 2019 merupakan instrumen pelaksanaan strategi fiskal sekaligus sebagai penjabaran atas tahapan pembangunan tahunan terakhir dari RPJMN 2015-2019 yang memiliki Visi “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Pembangunan nasional lima tahunan tersebut pada tahun ini diwujudkan dalam rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja Peme…
Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara diatur bahwa dalam rangka penyusunan RAPBN, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) tahun berikutnya. RKA-K/L tersebut disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, dan disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berik…
Kementerian Keuangan RI menerbitkan edisi revisi buku pedoman proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBN, sebagai pedoman umum bagi stakeholders untuk memahami proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBN yang menjadi tanggung jawabnya. Perbaikan dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan regulasi di bidang keuangan negara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 Tentang Klasifikasi Anggaran ini berisi sebanyak 6 Bab, 10 Pasal. Ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 28 Agustus 2018. (Jml)
Berisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 Tentang Penyelesaian tagihan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja.
RAPBN tahun 2018 merupakan instrumen pelaksanaan strategi fiskal yang disusun sebangun dengn Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018, sebagai penjabaran atas tahapan pembangunan tahunan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Hal tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
Buku I Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2018 ini memuat 46 pasal
-
Berisi Petunjuk penyusunan, penelaahan, pengesahan dan revisi DIPA TA 2007, dilengkapi: Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga; Pedoman akuntansi konstruksi dalam pengerjaan; Pedoman akuntansi persediaan; dan Prosedur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. (Jml)