Prosiding ini memuat 13 makalah terdiri dari 2 makalah kunci dan 11 makalah lokakarya yang terbagi dalam 2 kelompok, yaitu: Kelompok A: Pembentukan Badan Otorita Nasional, terdiri dari 2 sesi, Sesi I: Posisi Indonesia dalam Konvensi Bahan Kimia dan Biologi (3 makalah); dan Sesi II: Aspek Legal dan Administratif Badan Otorita Nasional (2 makalah + Diskusi); dan Kelompok B: Langkah-Langkah Antisi…
Indeks majalah Ilmiah Indonesia Jilid 39 Bagian 1 ini merupakan terbitan hasil sistem komputerisasi yang mencakup 2.999 entri karangan dari 493 judul majalah, terutama terbitan tahun 1998, 1999, 2000 dn terbitan tahun sebelumnya yang belum sempat tercakup . Terbitan ini disusun menurut klasifikasi subyek DDC dan dilengkapi dengan indeks pengarang, indeks kata kunci, dan indeks geografi. (Jml)
Berisi indeks makalah terbitan tahun 1999-2002 yang terdapat di koleksi PDII-LIPI.
Buku ini berisi Kitab undang-undang hukum acara pidana, dilengkapi dengan: Undang-undang nomor 13 tahun 1961; Undang-undang nomor 15 tahun 1961; Undang-undang nomor 13 tahun 1965; Undang-undang nomor 14 tahun 1970; dan Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 1983. (Jml)
Berisi berita tentang kegiatan-kegiatan atau peristiwa-peristiwa di Departemen Kehakiman, Badan Pembinaan Hukum Nasional. (Jml)
Berisi pedoman dasar dan bersifat umum, dimana setiap perusahaan perlu mengembangkan lebih rinci sesuai dengan sifat perusahaan masing-masing. Adapun tujuan buku ini adalah untuk mendorong Unit Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan untuk melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja dengan sebaik-baiknya. (Jml)
Buku Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Baru ini disusun untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam membudayakan dan meningkatkan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, terutama ditujukan kepada pekerja yang akan ditempatkan di tempat kerja yang memiliki bahaya potensial terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. (Jml)
Sesuai Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16/KEP/M.PAN/3/2001, tanggal 19 Maret 2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, setiap perencana yang akan menduduki jenjang jabatan tertentu dalam JFP, wajib mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana. Hal ini dimaksudkan agar pejabat fungsional perencana memiliki kemampuan minimal yang dip…
Berisi Petunjuk penyusunan, penelaahan, pengesahan dan revisi DIPA TA 2007, dilengkapi: Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga; Pedoman akuntansi konstruksi dalam pengerjaan; Pedoman akuntansi persediaan; dan Prosedur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. (Jml)
-