This book consist : Introduction; Transport and diffusion of effluents discharged into the atmosphere; Transport and diffusion of effluents discharged into the hydrosphere; Uses of land and water in the region of the site; Population distribution; Consideration of the feasibility of an emergency plan; and Quality assurance programme. (Jml)
Buku ini berisi Rancangan awal rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2007, Buku I: Prioritas pembangunan, serta kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan, subyek yang dibahas: (1) Pendahuluan; (2) Tema dan prioritas pembangunan nasional tahun 2007; (3) Kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan; (4) Kaidah pelaksanaan; (5) Penutup. (Jml)
Berisi draft rencana pembangunan jangka menengah nasional meliputi : Bagian I: Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional; Bagian II: Agenda Menciptakan Indonesia yng Aman dan Damai; Bagian III: Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis; Bagian IV: Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat; Bagian V: Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan; dan Bagian VI: Penutup. (Jml)
Buku ini merupakan kumpulan pidato kenegaraan presiden RI yang dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai salah satu rujukan bagi para pengambil kebijakan, akademisi, mahasiswa dan masyarakat luas yang ingin mengetahui kembali kebijakan/arahan presiden. Selain itu diharapkan juga dapat menggugah semangat birokrat dalam berkreasi menciptakan karya terbaik di bidangnya masing-masing. (Jml)
Berisi tentang perdagangan manusia yang merupakan sebuah bentuk tindak pidana serius yang memperoleh perhatian bangsa-bangsa di dunia. Perdagangan manusia merupakan salah satu isu sentral bukan hanya di tingkat nasional tapi juga internasional. Indonesia sebagai masyarakat Internasional dan anggota PBB sangat menaruh perhatian seruis terhadap perdagangan orang. Untuk membuat jera pelaku kejahat…
Buku ini berisi himpunan peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman, terdiri: (1) UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman; (2) UU RI No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Thn 1985 tentang mahkamah agung; (3) UU RI No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 2 Thn 1986 tentang Peradilan umum; (dan (4) UU RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan aras UU No. 5 …
Buku ini berisi Peraturan menteri PU nomor 22/PRT/M/2008 tentang pedoman teknis pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, dan pengalihan hak atas rumah negara, terdiri 7 Bab disertai penjelasannya, diterbitkan oleh Dit. Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya, Dep. Pekerjaan Umum. (Jml)
Berisi Keputusan Menteri Permukiman dan Prasaraana Wilayah Nomor : 373/KPTS/M/2001 Tentang Sewa Rumah Negara, terdiri 8 Pasal, ditandatangani oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah RI Erna Witoelar. (Jml)
Berisi Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, terdiri 7 Bab, 20 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. (Jml)
Berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, terdiri 21 Bab beserta penjelasannya, ditandatangani oleh Preasiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. (Jml)