Berisi PP RI Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdiri: Pengantar standar akuntansi pemerintahan, Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan; Penyajian laporan keuangan; Laporan realissi anggaran; Laporan arus kas; Catatan atas laporan keuangan; Akuntansi persediaan; Akuntansi investasi; Akuntansi aset tetap; Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan; Akuntansi kewajiban; …
-
-
Berisi Himpunan peraturan korupsi, kolusi, dan nepotisme & hak asasi manusia (Ham) meliputi: (1) Peraturan di bidang KKN terdiri: 2 buah TAP MPR; 3 buah UU RI; 8 buah PP RI; 3 buah Keppres RI; dan 9 buah Inpres RI; (2) Peraturan di bidang HAM terdiri: 1 buah TAP MPR; 2 buah UU Ri; 1 buah PP Pengganti UU; dan 4 buah Keppres RI. (Jml)
Berisi UU RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah disertai Penjelasannya; UU RI No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disertai Penjelasannya; UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN disertai Penjelasannya; PP RI No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi …
Berisi Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 dan Petunjuk Pelaksanaan UU Otonomi Daerah: Intersifikasi Pemungutan dan Penyetoran PPH, PPN, Ppn-BM di Daerah Tahun 2000. Dilengkapi : Kepres RI; Peraturan Mendagri; Keputusan Mendagri; Instruksi Mendagri; UU No. 22/1999 Tentang Pemerintah Daerah; UU No. 25/1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; UU No. 28/1999 Tentang Penyelenggara Negara y…
Berisi beberapa PP RI No. 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan disertai Penjelasannya; PP RI No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disertai Penjelasannya; dan PP RI No. 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah disertai Penjelasannya. Dilengkapi : UU RI No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Jml)
Berisi : PP RI No. 9/2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta Penjelasannya, dan PP RI No. 23/2003 Tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN, dan APBD. Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Penjelasannya; dan Keppres RI No. 1/2003 Tentang DAU Daerah Provinsi Kab.;Kota TA 2003, dan Keppres RI No. 53/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas K…
Berisi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; dan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (Jml)
-