Berisi Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP-27/MK-3/8/1994 dan Nomor : KEP-166/KET/8/1994 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan APBN. (Jml)
-
Buku ini berisi Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belnja Negara Tahun Anggaran 2002 dengan lampiran UU RI No. 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2002. (Jml)
Buku ini berisi Rencana pembangunan jangka menengah nasional, terdiri dari 6 Bagian, dengan subyek yang dibahas: (1) Permasalahan dan agenda pembangunan nasional 2004-2009; (2) Agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai; (3) Agenda menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; (4) Agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat; (5) Kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan; dan Penutu…
Buku ini berisi Peraturan pelaksanaan perubahan undang-undang perpajakan tahun 2001, edisi lanjutan, berisikan: 2 PP No. 140, 149/2000; 2 Keppres No. 149, 180/2000; 46 Keputusan Menkeu No. 514 s/d 522; No. 533 s/d 545; No. 547 s/d 555; No. 558, 559; No. 561 s/d 565; No. 567 s/d 571; No. 574, 575, No. 576 Tahun 2000; 6 Keputusan Dirjen Pajak No. 515 s/d 520/2000. (Jml)
Buku ini berisi Peraturan pelaksanaan perubahan undang-undang perpajakan tahun 2001, edisi kesatu berisikan: 20 PP No. 111 s/d 115; No. 130 s/d 132; No. 134 s/d 139; No. 143 s/d 148 Tahun 2000. (Jml)
Berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan PNS menjadi Anggota Parpol. Dilengkapi : Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS; Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Pedoman Umum Tata naskah Dinas; Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan; dan Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi PNS. (Jml)
Berisi UU RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disertai Penjelasannya; Keppres RI Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU; dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara…
Sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, segala aspek kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.