Ditapis dengan
Kajian Pengembangan Legislasi di Bidang Iptek - Seri 1
Membahas subyek kajian tentang pengembangan legislasi kelembagaan IPTEK; efektivitas kelembagaan dalam peningkatan kemampuan IPTEK; Pengmbangan dan Komersialisasi IPTEK; Perlindungan terhadap pelaku IPTEK dalam alih teknologi; Penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi legislasi IPTEK. (Jml)
Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggara…
Berisi Keppres RI No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN (Pengganti Keppres No. 17/2000) dilengkapi : Keppres No. 15 Tahun 2002; SKB MenKeu dan Kepala Bappenas; Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Keuangan pada Departemen/Lembaga; Pembentukan Tim Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah; SE DJA; UU No. 19/2001 Tentang APBN 2002; dan UU Jasa Konstruksi Tahun …
Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendap…
Berisi Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. (Jml)
Pancasila: Nilai Budaya, Ideologi Bangsa dan Harapan Kita
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai dasar negara telah mengalami berbagai rongrongan untuk menggantikannya dengan ideolologi lain. Rongrongan terhadap Pancasila berwujud dalam bentuk separatisme dan pemberontakan yang puncaknya adalah Gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia. (Jml)
Indikator Good Public Governance
Buku Indikator Good Public Governance, cetakan ketiga ini secara singkat memaparkan 14 (empat belas) prinsip tata kepemerintahan yang baik serta indikator minimal dan perangkat pendukung indikator yang diperlukan untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik di Indonesia. (Jml)
Etika Administrasi Negara
Membahas tentang permasalahan-permasalahan etika yang dalam hal ini dititik beratkan pada etika sosial dengan argumentasi mengenai pentingnya kaidah-kaidah moral dalam interaksi manusia, dan juga kebijakan publik, serta tugas-tugas administrasi negara. (Jml)
Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa pada Masa Transisi
Akuntabilitas (accounttability) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabiitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksketif pemerintah yang tug…
Susilo Bambang Yudhoyono: Dalam 5 Hari Mandat Maklumat
Membahas tentang peristiwa-peristiwa penting sekitar Maklumat Presiden 28 Mei 2001, termasuk sikap dan tindakan Mantan Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono dalam menjalankan Maklumat Presiden maupun dalam menerima pencopotan dirinya sebagai Menteri. (Jml)
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah