Ditapis dengan
Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kekuasaan Kehakiman
Buku ini berisi himpunan peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman, terdiri: (1) UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman; (2) UU RI No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Thn 1985 tentang mahkamah agung; (3) UU RI No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 2 Thn 1986 tentang Peradilan umum; (dan (4) UU RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan aras UU No. 5 …
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis P…
Buku ini berisi Peraturan menteri PU nomor 22/PRT/M/2008 tentang pedoman teknis pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, dan pengalihan hak atas rumah negara, terdiri 7 Bab disertai penjelasannya, diterbitkan oleh Dit. Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya, Dep. Pekerjaan Umum. (Jml)
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah RI Nomor : 373/KPTS/M/2001…
Berisi Keputusan Menteri Permukiman dan Prasaraana Wilayah Nomor : 373/KPTS/M/2001 Tentang Sewa Rumah Negara, terdiri 8 Pasal, ditandatangani oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah RI Erna Witoelar. (Jml)
Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Peneta…
Berisi Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, terdiri 7 Bab, 20 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. (Jml)
Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan …
Berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, terdiri 21 Bab beserta penjelasannya, ditandatangani oleh Preasiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. (Jml)
Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara
Berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, terdiri 10 Bab beserta penjelasannya, ditandatangani Presiden RI Soeharto. (Jml)
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan: UMP-UMK, UU Penyelesaiaa…
Buku ini selain berisi Peraturan pelaksanaan UU Ketenaga kerjaan dan UMP – UMK tahun 2004 juga dilengkapi UU RI No. 2 tahun 2004 beserta penjelasannya; PP RI No. 5 tahun 2003 beserta penjelasannya; Keputusan Menaker RI No. KEP-223/MEN/2003; s/d No. KEP-235/MEN/2003; No. KEP-255/MEN/2003; UU RI No. 21 tahun 2000 beserta penjelasannya; Keppres RI No. 75 tahun 1995 dan Peraturan Menaker RI No. P…
Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Serta Keterangan Pemerintah Atas RUU T…
Berisi 8 Bagian, yaitu : Bagian Pertama : Umum, terdiri 1 Bab; Bagian Kedua : Agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, terdiri 7 Bab; Bagian Ketiga : Agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, terdiri 7 Bab; Bagian Keempat : Agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat, terdiri 19 Bab; dan Bagian Kelima : Perkembangan ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan, terdiri 1 bab. (Jml)
Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Ri dan Keterangan Pemerintah Atas RUU Ten…
Berisi 7 Bab, terdiri : Bab V. Pembangunan Politik; Bab VI. Pembangunan Agama; Bab VII. Pembangunan Pendidikan; Bab VIII. Pembangunan Sosial dan Budaya; Bab IX. Pembangunan Daerah; Bab X. Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan Bab XI. Pembangunan Pertahanan dan Keamanan. (Jml)
Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI dan Keterangan Pemerintah Atas RUU Ten…
Berisi 4 Bab, terdiri : Bab I. Ringkasan; Bab II. Perkembangan Ekonomi Makro, Bab III. Pembangunan Hukum; dan Bab IV. Pembangunan Ekonomi. (Jml)
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah