Membahas tentang perundang-undangan pidana khusus seperti korupsi, subversi, ekonomi, imigrasi, devisa, narkotika dan seterusnya, selain itu dibahas pula delik-delik yang terkandung dalam perundang-undangan bukan pidana seperti agraria, kehutanan, koperasi, perkawinan, Pemilu, dan seterusnya
Buku ini berisi Kitab undang-undang hukum acara pidana, dilengkapi dengan: Undang-undang nomor 13 tahun 1961; Undang-undang nomor 15 tahun 1961; Undang-undang nomor 13 tahun 1965; Undang-undang nomor 14 tahun 1970; dan Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 1983. (Jml)
Berisi berita tentang kegiatan-kegiatan atau peristiwa-peristiwa di Departemen Kehakiman, Badan Pembinaan Hukum Nasional. (Jml)
Buku Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Baru ini disusun untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam membudayakan dan meningkatkan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, terutama ditujukan kepada pekerja yang akan ditempatkan di tempat kerja yang memiliki bahaya potensial terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. (Jml)
Sesuai Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16/KEP/M.PAN/3/2001, tanggal 19 Maret 2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, setiap perencana yang akan menduduki jenjang jabatan tertentu dalam JFP, wajib mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana. Hal ini dimaksudkan agar pejabat fungsional perencana memiliki kemampuan minimal yang dip…
Berisi Petunjuk penyusunan, penelaahan, pengesahan dan revisi DIPA TA 2007, dilengkapi: Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga; Pedoman akuntansi konstruksi dalam pengerjaan; Pedoman akuntansi persediaan; dan Prosedur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. (Jml)
Membahas mengenai pengertian dan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik di Indonesia.
Semenjak diluncurkannya Edisi Pertama bulan Oktober 2000, banyak terjadi perkembangan-perkembangan baik pada tingkat regional maupun global, yang mempengaruhi tatanan hubungan maupun hukum internasional. Oleh karenanya pada Edisi Kedua ini dirasa perlu memasukkan perkembangan-perkembangan baru tersebut sambil meng-update dan menyempurnakan naskah yang ada. (Jml)
Sampai saat ini umumnya orang berbicara soal manajemen sumber daya manusia hanya terbatas kepada soal-soal yang berkenaan dengan karyawan pemerintah atau perusahaan dalam hubungan seperti antara majikan dan buruhnya. Yang terkandung pengertian bahwa manajemen sumber daya manusia adalah sama dengan perburuhan pada dunia perusahaan industri atau dengan kekaryawanan pada dunia pemerintahan dan dun…
Berisi Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dapat digunakan sebagai pedoman dan referensi dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KPKPN untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. (Jml)