Buku ensiklopedi Edisi Revisi ini jumlah buku tetap terdiri dari 6 jilid, namun jumlah halamannya bertambah menjadi 770 halaman (edisi sebelumnya: 744 halaman) dan jumlah entrinya menjadi 460 entri (edisi sebelumnya: 435 entri). Entri-entrinya mencakup berbagai bidang yang diminati anak-anak, seperti sejarah, biologi, astronomi, fisika, teknologi, matematika, geografi, kimia, kedokteran, seni, …
Buku ensiklopedi Edisi Revisi ini jumlah buku tetap terdiri dari 6 jilid, namun jumlah halamannya bertambah menjadi 770 halaman (edisi sebelumnya: 744 halaman) dan jumlah entrinya menjadi 460 entri (edisi sebelumnya: 435 entri). Entri-entrinya mencakup berbagai bidang yang diminati anak-anak, seperti sejarah, biologi, astronomi, fisika, teknologi, matematika, geografi, kimia, kedokteran, seni, …
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban. (Jml)
Membahas tentang tiga masalah atau issue yaitu (1) pertanian, yang merupakan potensi sumberdaya nasional yang terbesar, sehingga apabila sektor ini dikelola pembangunannya secara terencana dengan baik, dengan dukungan teknologi maka ada jaminan bangsa ini akan menjadi makmur. (2) Tema kemiskinan, yang semakin menghantui penduduk bumi ini jumlahnya semakin meningkat. Dan (3) ketertinggalan pemba…
Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan d…
Berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas PP No. 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, dan 2 PP/Perka BKN sebelumnya, dilengkapi dengan: 2 buah UU RI tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 3 buah PP/Kepka BKN tentang Formasi PNS; 3 buah PP/Kepka tentang Pengadaan PNS; dan 3 buah PP/Kepka BKN/Perka BKN tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan, dan p…
Buku ini berisi Petunjuk Pemotongan Pph Pasal 21 dan 26 Tahun 2006, dilengkapi: Pph pekerjaan jasa dan kegiatan orang atau pribadi, pegawai tetap dan tidak tetap pensiun, pesangon, THT dan penerima upah borongan wajib pajak TKI luar negeri, tenaga ahli dan penghasilan neto bagi wajib pajak dan lain-lain. (Jml)
Berisi PerMenKeu RI No. 606/PMK.06/2004 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2005, dan Kep. MenKeu RI No. 399/KMK.011/2004 Tentang Sasaran Inflasi Tahun 2005, 2006, dan 2007. Dilengkapi : Peraturan dana daerah dari sumber daya air; Keppres 72/2004 tentang APBN; HSU TA 2005; UU No. 17 tentang keuangan negara; DAU daerah provinsi kab. Kota; Cara pengajuan usul peng. Piutang neg…
Buku ini berisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap beserta Petunjuk Pelaksanaannya, dilengkapi: Penertiban rekening milik kementerian negara/lembaga/kantor/satuan kerja; dan Pedoman koreksi kesalahan laporan …
Berisi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/46/M.PAN/4/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, dan dilengkapi : Tndak Pidana KKN, PP RI, Tatacara Pertanggung jawaban Kepala Daerah; Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan …