Kajian Kebijakan dan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI melalui kerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah berhasil melakukan penelitian dan pengkajian terhadap beberapa masalah penting, antara lain mengenai perlindungan masyarakat miskin terhadap akses kesehatan pada konteks desentralisasi. Hasil kajian tersebut kemudian dituangkan secara utuh dan diterbitkan dalam buku y…
Membahas tentang Pengkajian terhadap UU No. 33 Tahun 2004
Pusat kajian kebijakan dan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI melalui kerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah berhasil melakukan penelitian dan pengkajian terhadap beberapa masalah penting, antara lain mengenai peta investasi di daerah. Hasil kajian tersebut kemudian dituangkan secara utuh dan diterbikan dalam bentuk buku. (Jml)
Program bantuan operasional sekolah (BOS) merupakan sebuah terobosan dalam menjamin akses pendidikan bagi masyarakat. program ini dijalankan tanpa diskriminasi antara anak yang berasal dari keluarga mampu dan tidak mampu dengan tujuan dana BOS dapat dinikmati oleh semua siswa. (Jml)
This book consist : Introduction; Principal requirements; Individual monitoring workers; Workplace monitoring; Security of radiation sources; Requirements for industrial radiography equipment; Requirements for shielded enclosures; Requirements for site radiography; Transport of radioactive sources; and Emergency planning and preparedness. (Jml)
-
This book consist : Introduction; Information needs for future generations; Information strategies; Identification and transfer of high level information (HLI); Organization and responsibilities; The records management system (RMS); and Summary (Jml)
Membahas proses penanganan tindak pidana yang berada di wilayah kekuasaan kepolisian dan kejaksaan. Selain itu membahas yang menyangkut masalah KUHAP termasuk penyempurnaan, landasan, motivasi, tujuan, prinsip, ketentuan umum, serta ruang lingkup berlakunya KUHAP, fungsi dan peran polisi, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan , penyitaan, pemeriksaan, hak dan kedudukan…
Berisi Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004, terdiri : Bab I: Pendahuluan; Bab II: Prioritas Pembangunan Nasional; Bab III: Pembangunan Hukum; dan Bab IV: Pembangunan Ekonomi. (Jml)