Berisi Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dilengkapi : Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (Jml)
Berisi Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disahkan pada tanggal 22 Juni 2004 beserta lampiran Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional, ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2005. (Jml)lengkapi: PP No. 61 Thn 20…
Buku ini berisi Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi serta Peraturan pemerintah RI nomor 42 tahun 2002 tentang badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. (Jml)
Buku ini berisi Himpunan Peraturan Perundangan Ketenaganukliran I, terdiri dari: Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah RI Nomor 134 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2002; dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2002. (Jml)
Buku ini berisi Rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2005, subyek yang dibahas: (1) Prioritas pembangunan nasional; (2) Kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan; (3) Pembangunan bidang politik; (4) Pembangunan bidang hankam; (5) Pembangunan bidang hukum dan penyelengaraan negara; (6) Pembangunan bidang agama; (7) Pembangunan bidang kebudayaan; (8) Pembangunan bidang SDM; (9) Pembanguna…
Buku ini berisi Peraturan-Peraturan Komisi Yudiisial RI No. 1 Tahun 2005; No. 2 Tahun 2005; No. 2A Tahun 2005; No. 3 Tahun 2005; No. 4 Tahun 2005; No. 5 Tahun 2005; dan No. 6 Tahun 2005, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Komisi Yudisial RI. (Jml)
Buku ini berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 134 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir, terdiri dari 6 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Abdurrahman Wahid. (Jml)
Berisi PP Pengganti UU No. 3/2005 Tentang Perubahan Atas UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan PP RI No. 17/2005 Tentang Perubahan Aatas PP RI No. 6/2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dilengkapi : Putusan MK RI dalam Perkara Pengujian UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah thd UUD 1945; Inspres No. 7/2005 Tentan…
Berisi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dilengkapi: Tata cara revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2006; Penetapan sanksi oleh KPPN atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan; Penyampaian rencana penerimaan dan pengeluaran kas (Cash Forecasting) instansi / satuan kerja pemerintah pusat/daerah. (Jml)
Berisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 Tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja, terdiri dari 11 Bab, 15 Pasal, ditandatangani oleh Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo. (Jml)