Berisi Undang-Undang Ketenaganukliran dan Peraturan Pelaksanaannya sebagai bahan untuk Penyuluhan Perundang-undangan Ketenaganukliran. (Jml)
Tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/kota sehat : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/MENKES/SK/VIII/2003, 4 Pasal. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21Agustus 2003, ditandatangani oleh Menteri Kesehatan, Dr. Achmad Sujudi. (Jml)
Buku ini berisi Surat Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 17/Ka-BAPETEN/IX-99 Tentang Persyaratan Untuk Memperoleh Izin Bagi Petugas Pada Instalasi Nuklir dan Instalasi yang Memanfaatkan Radiasi Pengion, terdiri dari 17 Pasal, ditandatangani oleh Kepala BAPETEN Dr. Mohammad Ridwan, M.Sc, APU. (Jml)
Membahas tentang pentingnya kesehatan
Proceedings contains material Opening keynote paper; Part one: Generation, Handling and treatment of sewage sludge; Part two: Main disposal routes and environment impact; Part Three: Material, recovery and reuse in value added applications; Part four: Way forward and developing the sustainable use of sewage sludge; and Closing keynote paper. (Jml)
Proceedings contains material : Nuclear activities in Japan; Current situastion of nuclear development in Indonesia; Recent development of nuclear legislation in Indonesia; Nuclear safety research development in Indonesia; Nuclear safety research, R & D in Japan; Plant Management; and Public acceptance of nuclear energy in Indonesia. (Jml)
Buku akuntabilitas publik bidang kesehatan ini fokus pada bidang kebijakan dan pelayanan administrasi kesehatan, yang pelaksanaanya berada di Depkes RI, Sehingga dalam buku ini dilengkapi dua contoh aplikasi kebijakan publik yang telah dilaksanakan oleh Depkes RI yaitu penetapan kebijakan dokter PTT dan Penyusunan Sistem Kesehatan Nasional tahun 2003. (Jml)
Bahaya tembakau terhadap kesehatan sangat besar, berbagai penyakit kanker, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit saluran pernafasan, dan berbagai penyakit lainnya, merupakan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kebiasaan merokok atau terkena paparan asap rokok (merokok pasif). Selain menyebabkan gangguan kesehatan, merokok atau paparan asap rokok juga menyebabkan kerugian ekonomi, …
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah mulai berlaku sejak awal tahun 2001. Sudah barang tentu dalam melaksanakan suatu kebijakan baru, kebijakan desentralisasi mengharuskan kita merubah pola pikir yang sentralistik menjadi pola pikir desentralistik. Oleh karena itu untuk percepatan desentralisasi di bidang …