Buku ini berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 134 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir, terdiri dari 6 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Abdurrahman Wahid. (Jml)
Berisi PP Pengganti UU No. 3/2005 Tentang Perubahan Atas UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan PP RI No. 17/2005 Tentang Perubahan Aatas PP RI No. 6/2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dilengkapi : Putusan MK RI dalam Perkara Pengujian UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah thd UUD 1945; Inspres No. 7/2005 Tentan…
Berisi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dilengkapi: Tata cara revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2006; Penetapan sanksi oleh KPPN atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan; Penyampaian rencana penerimaan dan pengeluaran kas (Cash Forecasting) instansi / satuan kerja pemerintah pusat/daerah. (Jml)
Berisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 Tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja, terdiri dari 11 Bab, 15 Pasal, ditandatangani oleh Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo. (Jml)
There was an expectation that the end of the Cold War would herald a new era of peace and stability in which the importance of nuclear weapons was marginalized. Instead, we have been left with a fractious, inter-dependent international community rife with ethnic and religious tension and unbound by super-power competition.
-
Himpunan Peraturan Kepegawaian Negara RI Tahun 2015, Jilid 3 berisi : A. Disiplin dan Penggajian Tahun 2010; B. Kerja Lembur dan Uang Makan Thn 2009-2011; C. Pemberian Uang Makan Tahun 2010; D. Perjalanan Dinas Thn 2008-2011; E. Pensiunan Thn 2012; F. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 2009-2011; G. Tunjangan Kehormatan Thn 2012
Buku ini berisi Lampiran II Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010, Buku II, terdiri dari 9 Bab, ditandatangani oleh Presiden RI, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. (Jml)
Buku ini berisi kumpulan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan/Peraturan Menteri, dan Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan tentang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara beserta penjelasannya periode 2003 – 2004. (Jml)
Buku ini berisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004/2009; PP RI Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan keempat atas Keppres No. 8 Thn 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan UU RI No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. (Jml)