Ditapis dengan
Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 dan Petunjuk Pelaksanaan UU Otonomi Daerah:…
Berisi Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 dan Petunjuk Pelaksanaan UU Otonomi Daerah: Intersifikasi Pemungutan dan Penyetoran PPH, PPN, Ppn-BM di Daerah Tahun 2000. Dilengkapi : Kepres RI; Peraturan Mendagri; Keputusan Mendagri; Instruksi Mendagri; UU No. 22/1999 Tentang Pemerintah Daerah; UU No. 25/1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; UU No. 28/1999 Tentang Penyelenggara Negara y…
Peraturan Pelaksanaan Tentang Dana Perimbangan, Pengelolaan, Pertanggungjawab…
Berisi beberapa PP RI No. 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan disertai Penjelasannya; PP RI No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disertai Penjelasannya; dan PP RI No. 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah disertai Penjelasannya. Dilengkapi : UU RI No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Jml)
Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun 2003
Berisi : PP RI No. 9/2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta Penjelasannya, dan PP RI No. 23/2003 Tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN, dan APBD. Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Penjelasannya; dan Keppres RI No. 1/2003 Tentang DAU Daerah Provinsi Kab.;Kota TA 2003, dan Keppres RI No. 53/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas K…
3 Undang-Undang Bidang Keuangan: Keuangan Negara; Perbendaharaan Negara; Peme…
Berisi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; dan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (Jml)
Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja …
Buku ini berisi Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belnja Negara Tahun Anggaran 2002 dengan lampiran UU RI No. 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2002. (Jml)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Buku ini berisi Rencana pembangunan jangka menengah nasional, terdiri dari 6 Bagian, dengan subyek yang dibahas: (1) Permasalahan dan agenda pembangunan nasional 2004-2009; (2) Agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai; (3) Agenda menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; (4) Agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat; (5) Kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan; dan Penutu…
Peraturan Pelaksanaan Perubahan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2001, Edisi La…
Buku ini berisi Peraturan pelaksanaan perubahan undang-undang perpajakan tahun 2001, edisi lanjutan, berisikan: 2 PP No. 140, 149/2000; 2 Keppres No. 149, 180/2000; 46 Keputusan Menkeu No. 514 s/d 522; No. 533 s/d 545; No. 547 s/d 555; No. 558, 559; No. 561 s/d 565; No. 567 s/d 571; No. 574, 575, No. 576 Tahun 2000; 6 Keputusan Dirjen Pajak No. 515 s/d 520/2000. (Jml)
Peraturan Pelaksanaan Perubahan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2001, Edisi Ke…
Buku ini berisi Peraturan pelaksanaan perubahan undang-undang perpajakan tahun 2001, edisi kesatu berisikan: 20 PP No. 111 s/d 115; No. 130 s/d 132; No. 134 s/d 139; No. 143 s/d 148 Tahun 2000. (Jml)
Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri S…
Berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan PNS menjadi Anggota Parpol. Dilengkapi : Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS; Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Pedoman Umum Tata naskah Dinas; Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan; dan Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi PNS. (Jml)
Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-…
Sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, segala aspek kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah