Bahaya tembakau terhadap kesehatan sangat besar, berbagai penyakit kanker, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit saluran pernafasan, dan berbagai penyakit lainnya, merupakan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kebiasaan merokok atau terkena paparan asap rokok (merokok pasif). Selain menyebabkan gangguan kesehatan, merokok atau paparan asap rokok juga menyebabkan kerugian ekonomi, …
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah mulai berlaku sejak awal tahun 2001. Sudah barang tentu dalam melaksanakan suatu kebijakan baru, kebijakan desentralisasi mengharuskan kita merubah pola pikir yang sentralistik menjadi pola pikir desentralistik. Oleh karena itu untuk percepatan desentralisasi di bidang …
Buku ini bercerita tentang peristiwa malam tanggal 12 Oktober 2002 saat bom teroris meluluhlantakan Sari Club dan Paddy's Cafe di Jl. Legian, Kuta, Bali dan upaya para petugas kesehatan dan pihak-pihak lain yang membantu dalam menangani para korban, termasuk dalam menangani jenasah-jenasah dan membawanya ke rumah sakit terdekat. (Jml)
Proceedings contains material Nuclear safety and radiation protection; Evolution of radiation protection principles; tion of radiation protection; Optimization and decision aiding; The dose-response relationship: Implications for nuclear energy. (Jml)
Berisi 4 Bab yaitu Bab I. Pendahuluan; Bab II. Bidang Politik dan Keamanan; Bab III. Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan Bab IV. Bidang Kesejahteraan Rakyat. (Jml)
Berisi 6 Bagian, yaitu : Bagian Pertama : Umum; Bagian Kedua : Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai; Bagian Ketiga : Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis; Bagian Keempat : Agenda Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat; Bagian Kelima : Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan; dan Bagian Keenam : Penutup. (Jml)
Buku ini terdiri dari: (1) PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah; (2) Permenkeu Nomor 96/PMK.06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara; (3) Permenkeu Nomor 97/PMK.06/2007 tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik negara; (4) Permenkeu Nomor 120.PMK.06/2007 tentang Penatausahaan baran…
Berisi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga TA 2004, dilengkapi: Pedoman teknis akuntansi barang milik negara pada kementerian negara/lembaga, terdiri (1) 2 buah Keputusan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara; (2) 2 buah Keputusan Menteri Keuangan RI; dan (3) 1 buah Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran. (Jml)
Berisi Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.06/2005 Tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006. Dilengkapi : Peluncuran program/kegiatan yang dibiayai dari sisa anggaran belanja TA 2005 sebagai anggaran belanja tambahan TA 2006. Penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak kegiatan pemerintah TA 2005. (Jml)