Berisi 6 Bagian, yaitu : Bagian Pertama : Umum; Bagian Kedua : Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai; Bagian Ketiga : Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis; Bagian Keempat : Agenda Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat; Bagian Kelima : Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan; dan Bagian Keenam : Penutup. (Jml)
Buku ini terdiri dari: (1) PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah; (2) Permenkeu Nomor 96/PMK.06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara; (3) Permenkeu Nomor 97/PMK.06/2007 tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik negara; (4) Permenkeu Nomor 120.PMK.06/2007 tentang Penatausahaan baran…
Berisi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga TA 2004, dilengkapi: Pedoman teknis akuntansi barang milik negara pada kementerian negara/lembaga, terdiri (1) 2 buah Keputusan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara; (2) 2 buah Keputusan Menteri Keuangan RI; dan (3) 1 buah Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran. (Jml)
Berisi Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.06/2005 Tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006. Dilengkapi : Peluncuran program/kegiatan yang dibiayai dari sisa anggaran belanja TA 2005 sebagai anggaran belanja tambahan TA 2006. Penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak kegiatan pemerintah TA 2005. (Jml)
Berisi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keuangan Negara, dilengkapi: Harga satuan umum tahun anggaran 2005; Petunjuk teknis pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) TA 2005; Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2005. (Jml)
Berisi PP RI Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdiri: Pengantar standar akuntansi pemerintahan, Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan; Penyajian laporan keuangan; Laporan realissi anggaran; Laporan arus kas; Catatan atas laporan keuangan; Akuntansi persediaan; Akuntansi investasi; Akuntansi aset tetap; Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan; Akuntansi kewajiban; …
Berisi Himpunan peraturan korupsi, kolusi, dan nepotisme & hak asasi manusia (Ham) meliputi: (1) Peraturan di bidang KKN terdiri: 2 buah TAP MPR; 3 buah UU RI; 8 buah PP RI; 3 buah Keppres RI; dan 9 buah Inpres RI; (2) Peraturan di bidang HAM terdiri: 1 buah TAP MPR; 2 buah UU Ri; 1 buah PP Pengganti UU; dan 4 buah Keppres RI. (Jml)
Berisi UU RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah disertai Penjelasannya; UU RI No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disertai Penjelasannya; UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN disertai Penjelasannya; PP RI No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi …
Berisi Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 dan Petunjuk Pelaksanaan UU Otonomi Daerah: Intersifikasi Pemungutan dan Penyetoran PPH, PPN, Ppn-BM di Daerah Tahun 2000. Dilengkapi : Kepres RI; Peraturan Mendagri; Keputusan Mendagri; Instruksi Mendagri; UU No. 22/1999 Tentang Pemerintah Daerah; UU No. 25/1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; UU No. 28/1999 Tentang Penyelenggara Negara y…
Berisi beberapa PP RI No. 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan disertai Penjelasannya; PP RI No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disertai Penjelasannya; dan PP RI No. 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah disertai Penjelasannya. Dilengkapi : UU RI No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Jml)