Buku ini berisi Peraturan pelaksanaan perubahan undang-undang perpajakan tahun 2001, edisi lanjutan, berisikan: 2 PP No. 140, 149/2000; 2 Keppres No. 149, 180/2000; 46 Keputusan Menkeu No. 514 s/d 522; No. 533 s/d 545; No. 547 s/d 555; No. 558, 559; No. 561 s/d 565; No. 567 s/d 571; No. 574, 575, No. 576 Tahun 2000; 6 Keputusan Dirjen Pajak No. 515 s/d 520/2000. (Jml)
Buku ini berisi Peraturan pelaksanaan perubahan undang-undang perpajakan tahun 2001, edisi kesatu berisikan: 20 PP No. 111 s/d 115; No. 130 s/d 132; No. 134 s/d 139; No. 143 s/d 148 Tahun 2000. (Jml)
Berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan PNS menjadi Anggota Parpol. Dilengkapi : Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS; Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Pedoman Umum Tata naskah Dinas; Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan; dan Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi PNS. (Jml)
Sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, segala aspek kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
-
Berisi 5 buah Peraturan Pemerintah RI Nomor 66, 67, 68, 69, 70 Tahun 2005, 4 buah PP RI No. 11, 12, 13, 14 Tahun 2003, dan 1 buah PP RI No. 13 Tahun 2002 beserta penjelasannya; 2 buah Keppres RI No. 16/2005 dan No. 5/2003; 1 buah Kepka BKN No. 14/2003 tentang Juknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Jandaan Janda/Dudanya sebagai pelaksanaan PP No. 9/2003 tentang Wewenang Pen…
Buku ini berisi Pemeriksaan PNBP (PP No. 22 Tahun 2005) dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PP No. 23 Tahun 2005), dilengkapi: Pengelolaan bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan; Bagan perkiraan standar; Susunan dan tugas koordinasi pelaksanan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan; Mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN; Tata cara pelaksanaan pembayaran melalui mekanisme pe…
Berisi PP RI Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas PP RI No. 29/1997 Tentang PNS yang Menduduki Jabatan Rangkap, dan PP RI Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS. Dilengkapi : Pokok-pokok Kepegawaian; Formasi, Pengadaan, Kenaikan Pangkat dan Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS, Beserta Petunjuk Teknis Pelaksanaannya. (Jml)
Buku ini berisi Peraturan Perundang-undangan dan instruksi presiden yang dikeluarkan Januari - Juni 2005, terdiri dari 3 buah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 26 buah Peraturan Pemerintah; 43 buah Peraturan Presiden; 17 buah Keputusan Presiden; dan 9 buah Instruksi Presiden. (Jml)
Buku ini berisi Peraturan Perundang-undangan dan instruksi presiden yang dikeluarkan Juli – Desember 2005, terdiri dari 14 buah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 54 buah Peraturan Pemerintah; 40 buah Peraturan Presiden; 13 buah Keputusan Presiden; dan 7 buah Instruksi Presiden. (Jml)