Buku ini berisi Pemeriksaan PNBP (PP No. 22 Tahun 2005) dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PP No. 23 Tahun 2005), dilengkapi: Pengelolaan bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan; Bagan perkiraan standar; Susunan dan tugas koordinasi pelaksanan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan; Mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN; Tata cara pelaksanaan pembayaran melalui mekanisme pe…
Berisi PP RI Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas PP RI No. 29/1997 Tentang PNS yang Menduduki Jabatan Rangkap, dan PP RI Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS. Dilengkapi : Pokok-pokok Kepegawaian; Formasi, Pengadaan, Kenaikan Pangkat dan Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS, Beserta Petunjuk Teknis Pelaksanaannya. (Jml)
Buku ini berisi Peraturan Perundang-undangan dan instruksi presiden yang dikeluarkan Januari - Juni 2005, terdiri dari 3 buah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 26 buah Peraturan Pemerintah; 43 buah Peraturan Presiden; 17 buah Keputusan Presiden; dan 9 buah Instruksi Presiden. (Jml)
Buku ini berisi Peraturan Perundang-undangan dan instruksi presiden yang dikeluarkan Juli – Desember 2005, terdiri dari 14 buah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 54 buah Peraturan Pemerintah; 40 buah Peraturan Presiden; 13 buah Keputusan Presiden; dan 7 buah Instruksi Presiden. (Jml)
Buku ini berisi Peraturan Perundang-undangan dan instruksi presiden yang dikeluarkan Juli – Desember 2005, terdiri dari 14 buah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 54 buah Peraturan Pemerintah; 40 buah Peraturan Presiden; 13 buah Keputusan Presiden; dan 7 buah Instruksi Presiden. (Jml)
Buku ini berisi Peraturan perundang-undangan dan instruksi presiden yang dikeluarkan Juli – Desember 2004, terdiri dari 32 buah Undang-Undang; 37 buah Peraturan Pemerintah; 5 buah Peraturan Presiden; 58 buah Keputusan Presiden; dan 4 buah Instruksi Presiden. (Jml)
Membahas tentang ruang lingkup hukum acara pidana di Indonesia meliputi mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh Jaksa. (Jml)
Berisi himpunan peraturan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2002 – 2004, Suplemen 1, terdiri: 2 buah Undang-undang RI; 1 buah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 2 buah Peraturan Presiden RI; 1 buah Keputusan Presiden RI; dan 22 buah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup. (Jml)
Mengkaji Hukum sebagai sistem peraturan, konsep hukum, perbandingan hukum, hukum dan sumber-sumbernya, hukum sebagai pranata sosial & institusi keadilan, proses hukum, teori-teori hukum serta metode hukum
Berbagai kejadian bencana dalam kurun waktu lima tahun terakhir, semakin mendorong dan memperkuat komitmen Pemerintah dalam melaksanakan perubahan paradigma penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif ke arah upaya preventif. Bukti lain dari keseriusan Pemerintah terhadap upaya penanggulangan bencana adalah ditetapkannya penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas nasional dalam…