Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Indonesia yang memuat pokok-pokok materi yang terdiri atas pengertian-pengertian yang terkait dengan informasi dan badan-badan publik, hak dan kewajiban badan publik, jenis-jenis informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi publik yang dikecualikan, hal-hal yang terkait dengan Komisi Informasi sebagai l…
Buku ini berisi UU RI No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI, sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN. (Jml)
Buku ini berisi upaya kementerian Negara PAN untuk memberikan gambaran tentang banyaknya daerah yang sudah berbenah, banyaknya instansi pemerintah yang sudah berinovasi dalam melayani masyarakat. Pemerintah juga sangat serius dan konsisten dalam memperbaiki iklim investasi melalui berbagai inovasi pelayanan publik. (Jml)
Buku ini berisi kegiatan dari program utama Kementerian Negara PAN yaitu peningkatan pelayanan publik dan percepatan pemberantasan korupsi, peningkatan kinerja aparatur, dan penyelesaian masalah pegawai honorer, PHL, dan PTT. Buku ini lebih banyak menampilkan gambar-gambar sekitar 60 – 70 %. (Jml)
Materi buku ini adalah tentang perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan lingkungan hidup di Indonesia, negara-negara ASEAN dan Jepang
Proceedings contains material : Session I: Outline of nuclear safety regulation system; Session II-1: Procedure on planning stage of an nuclear power station; Sessiom II-2: Procedure on planning stage of an nuclear power station; Session III: Nuclear safety regulation at the safety review; and Session IV: Nuclear safety management of electric utilities. (Jml)
-
Essay about the ministerialand state institutional budgeting system. Subject are the basic concept of the goverment budgeting system; Pre-and post reformation budgeting system; progress of budgeting system reform; voices of the stakeholders; future steps
Membahas tentang sistem pengangggaran untuk belanja kementerian dan lembaga negara. Subyek yang dibahas adalah konsep dasar sistem penganggaran belanja pemerintah; sistem penganggaran belanja pemerintah; sistem penganggaran sebelum dan pasca reformasi; perkembangan reformasi sistem penganggaran; suara stakeholders; langkah-langkah kedepan.
Jabatan fungsional Perekayasa adalah suatu jabatan yang terkait erat dengan sistem kerja kerekayasaan yang terstruktur dan yang berdasarkan pada kerja kelompok. Pembinaan jabatan Fungsional Perekayasa telah dialihkan dari Kementerian Negara Riset dan Teknoloi (KMNRT) ke Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan terus disempurnakaan konsep, sistem pembinaan dan sistem penilaian jabata…