Modul ini berisi bahan pembelajaran Diklat Prajabatan Golongan III tentang Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang isinya telah mengalami perbaikan dan untuk Tahun 2001 ini adalah edisi yang ke empat. (Jml)
Berisi Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, terdiri 16 Bab, 240 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri. (Jml)
Berisi Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 14 Bab, 110 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri. (Jml)
Buku ini berisi Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 terdiri dari 14 Bab, ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri. (Jml)
Buku ini berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif, terdiri dari 14 Bab, 39 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri. (Jml)
Berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas PP No. 134 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku Pada BAPETEN, terdiri dari 6 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Abdurrahman Wahid. (Jml)
Berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009, ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2005 beserta Lampiranya. Dilengkapi Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004. (Jml)
Buku ini merupakan simpul-simpul hasil pembahasan Majelis Profesor Riset – LIPI, berbentuk butir-butir kebijakan (policy brief) dalam upaya mengatasi rangkaian persoalan di bidang kehidupan politik nasional, pengelolaan ilmu pengetahuan, pemanfaatan energi, dan penyediaan pangan. Ke empat topik persoalan tersebut sudah lama menjadi pembicaraan masyarakat dari berbagai sudut pandang. Meskipun …
Berisi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/135/M.PAN/9/2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 9 Pasal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2004, ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara : Feisal Tamin. (Jml)
Berisi Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2006, terdiri 19 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. (Jml)