Membahas secara luas dan mendalam tentang lanjutan pengertian hukum tata usaha negara serta bagaimana jalannya proses atau cara berbicara di hadapan pengadilan tata usaha negara. (Jml)
Inlandsch Reglement sejak diumumkan pertama kali telah beberapa kali diubah, sampai pada tahun 1926, pemerintah menganggap perlu mengumumkan kembali psi I.R. Sebagaimana bunyinya setelah diadakan beberapa kali perubahan berturut-turt (lihat S. 1926 No. 559 jo. 496). Juga sesudah tahun 1926 telah diadakan lagi perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan sampai pada tahun 1941 pemerintah memandang …
Buku ini berisi Peraturan pelaksanaan perubahan undang-undang perpajakan tahun 2001, edisi kesatu berisikan: 20 PP No. 111 s/d 115; No. 130 s/d 132; No. 134 s/d 139; No. 143 s/d 148 Tahun 2000. (Jml)
-
Buku petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk memberikan panduan pemahaman tentang upaya memobilisasi peran serta masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika melalui perumusan kebijakan yang bersifat mendukung pelaksanaan program, baik dari sisi anggaran maupun dari sarana pendukung lainnya. (Jml)
-
Berisi kajian berbagai peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dgn pertambangan dan penganalisis berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan di indonesia disertai dengan kaji sosio-yuridis terhadap program pengembangan masyarakat lingkar tambang berdasarkan stu di PT. Newmont Nusa Tenggara
Buku ini menganalisis korupsi dari berbagai matra pemikiran Seorang Mochtar Lubis. Ia berupaya selalu menyamakan pemikiran dan tindakan, lurus, tegas, dan tidak menyisakan ruang kompromi. Sikap yang acap membuat sejumlah aparatus jengah sekaligus dirindukan oleh republik ini. (Jml)
Buku ini berusaha untuk memberi wawasan bahwa korupsi itu bisa dilawan lewat 5 studi kasus konkret di Filipina, Hongkong, Singapura, Korea dan Ruritania, pengaeang mendesain sebuah kebijakan anti korupsi yang memberi secercah jalan keluar. Kata kuncinya dibutuhkan cukup satu orang yang berani mulai!. Persoalannya, di negara Republik Indonesia yang berpenduduk 200 juta jiwa ini, adakah sosok ber…
Buku ini berisi Keputusan menteri negara lingkungan hidup, terdiri Nomor 07 Tahun 2001 tentang pejabat pengawas LH dan pejabat pengawas LH daerah menteri negara LH; Nomor 56 Tahun 2002 tentang pedoman umum pengawasan penaatan LH bagi pejabat pengawas; Nomor 57 Tahun 2002 tentang tatakerja pejabat pengawas LH di kementerian LH di propinsi/kabupaten/kota. (Jml)