Berisi tentang pertanggungjawaban korporasi di Indonesia sebagai subjek tindak pidana dengan menghadirkan pemaparan komprehensif tentang topik tersebut dalam perundang-undangan hukum pidana sekaligus perkembangan teori-teori yang mendasarinya. (Jml)
Buku Indikator Ekonomi Berbasis Pengetahuan (EBP) Indonesia ini adalah terbitan yang ketiga, buku ini disusun berdasarkan kerangka Knowledge Assessment Methodology (KAM) dari world bank. Dalam terbitan ketiga ini , untuk pemutakhiran, data dikumpulkan dari sumber yang lebih sesuai dengan jenis data. Agar lebih informatif, maka data ditampilkan dalam bentuk kurva dan tabel. Seperti terbitan sebe…
Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Indonesia yang memuat pokok-pokok materi yang terdiri atas pengertian-pengertian yang terkait dengan informasi dan badan-badan publik, hak dan kewajiban badan publik, jenis-jenis informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi publik yang dikecualikan, hal-hal yang terkait dengan Komisi Informasi sebagai l…
Buku ini berisi UU RI No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI, sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN. (Jml)
Buku ini berisi upaya kementerian Negara PAN untuk memberikan gambaran tentang banyaknya daerah yang sudah berbenah, banyaknya instansi pemerintah yang sudah berinovasi dalam melayani masyarakat. Pemerintah juga sangat serius dan konsisten dalam memperbaiki iklim investasi melalui berbagai inovasi pelayanan publik. (Jml)
Buku ini berisi kegiatan dari program utama Kementerian Negara PAN yaitu peningkatan pelayanan publik dan percepatan pemberantasan korupsi, peningkatan kinerja aparatur, dan penyelesaian masalah pegawai honorer, PHL, dan PTT. Buku ini lebih banyak menampilkan gambar-gambar sekitar 60 – 70 %. (Jml)
Materi buku ini adalah tentang perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan lingkungan hidup di Indonesia, negara-negara ASEAN dan Jepang
Proceedings contains material : Session I: Outline of nuclear safety regulation system; Session II-1: Procedure on planning stage of an nuclear power station; Sessiom II-2: Procedure on planning stage of an nuclear power station; Session III: Nuclear safety regulation at the safety review; and Session IV: Nuclear safety management of electric utilities. (Jml)
-
Essay about the ministerialand state institutional budgeting system. Subject are the basic concept of the goverment budgeting system; Pre-and post reformation budgeting system; progress of budgeting system reform; voices of the stakeholders; future steps