Modul ini berisi bahan pembelajaran Diklat Prajabatan Golongan III tentang Hak-Hak asasi Manusia (HAM) yang isinya telah mengalami perbaikan dan untuk Tahun 2001 ini adalah edisi yang ke empat. (Jml)
-
-
Berisi Pedoman-pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tentang : Perlindungan Mesin dan Alat-alat Tangan; Pesawat Pembangkit Gas Karbit (Gass Asetilen); Bongkar Muat (Pelabuhan); Pengangkutan dan Penanganan Bahan; Material Pemeriksaan dan Alat Pengaman Bejana Tekan; Perencanaan dan Penilaian Kekuatan Konstruksi Bejanan Tekan; Pengujian Konstruksi Bejana Tekan; Pembuatan/Konstruksi Bejana Tekan…
-
Since the publication of the 1991 Consolidated Edition of MARPOL 73/78, the Marine Environmental Protection Committee (MEPC) has met three times, for its thirty-second (March 1992), Thirty-third (November 1992 ) and thirty fourth (July 1993) session and adopted amendements to the Convention. (Jml)
Tujuan inventarisasi untuk mendapatkan data jumlah pegawai negeri di seluruh instansi pemerintah, baik PNS maupun TNI dan Polri. Data yang dikumpulkan berupa data pegawai yang telah dihimpun oleh masing masing instansi , dengan cara mendatangi langsung ke semua instansi pemerintah di tingkat pusat. (Jml)
Buku ini membahas 4 skenario besar dari kurang lebih 64 skenario yang berhasil dihimpun dari berbagai kota di Indonesia untuk mematangkan dan menghasilkan skenario Indonesia masa depan 2010 yang sesungguhnya untuk diluncurkan dan dihadiahkan kepada seluruh rakyat Indonesia. (Jml)
Buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi ini telah diadakan beberapa penambahan materi yang pada dasarnya lebih ditujukan kepada penajaman terhadap materi yang telah ada, misalnya dalah hal analisis kasus yang telah dibantu oleh para penulis senio di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. (Jml)
Membahas tentang pengertian dan hakikat HAN, apa dan siapa yang disebut dengan pejabat/jabatan TUN, urusan pemerintahan, keputusan TUN, dan landasan tindakan TUN serta pengawasannya sebagai ciri dari pemerintahan dalam suatu negara hukum, disertai UU No. 5/1986 tentang PTUN beserta penjelasannya