Inlandsch Reglement sejak diumumkan pertama kali telah beberapa kali diubah, sampai pada tahun 1926, pemerintah menganggap perlu mengumumkan kembali psi I.R. Sebagaimana bunyinya setelah diadakan beberapa kali perubahan berturut-turt (lihat S. 1926 No. 559 jo. 496). Juga sesudah tahun 1926 telah diadakan lagi perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan sampai pada tahun 1941 pemerintah memandang …
Buku ini berisi peraturan pengelolaan lingkungan hidup tahun 1997 – 2004, dilengkapi: UU panas bumi, sumber daya air, minyak dan gas bumi, kehutanan, tata hutan, hasil hutan, penggunaan kawasan hutan; Kawasan suaka alam, dan pelestarian alam; Tata ruang, analisis mengenai dampak lingkungan; Pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman; Surat keterangan sahnya hasil hutan; Surat angkutan k…
Modul ini berisi bahan pembelajaran Diklat Prajabatan Golongan III tentang Sistem Administrasi Negara RI yang isinya telah mengalami perbaikan dan untuk Tahun 2001 ini adalah edisi yang ke empat. (Jml)
Buku ini mengupas peran orang tua yang secara aktif dapat melakukan pencegahan penyalagunaan narkoba sejak usia dini, dengan cara memelihara kerukunan dan ketentraman dalam rumah tangga sebab hasil survei membuktikan bahwa mereka yang berisiko terjerumus dalam narkoba adalah anak yang terlahir dari keluarga yang memiliki sejarah kekerasan dalam rumah tangga, dibesarkan dari keluarga yang broken…
Berisi 5 buah Peraturan Pemerintah RI Nomor : 15, 16, 17, 18, dan 25 Tahun 2005; serta 53 buah Peraturan Presiden RI Nomor : 1 s/d Nomor 4, Nomor 12 s/d Nomor 15, dan Nomor 20 s/d Nomor 64. (Jml)
Prosiding ini memuat materi hasil rapat koordinasi terdiri: A. Aspek PAN: meliputi 1. Optimalisasi koordinasi program PAN; 2. Reformasi bidang kelembagaan; 3. Penataan PNS; 4. Reformasi ketatalaksanaan; 5. Reformasi SAKIP; 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik; 7. SANKRI, landasan dan perspektif kebijakan PAN; 8. Prioritas program dalam rangka penataan PNS; 9. Kebijakan kearsipan dalam rangk…
Berisi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, ditandatangani oleh Kepala BKN Projono Tjiptoherijanto. (Jml)