Buku ini berisi Keputusan Kepala Biro Administrasi Sarana Peerkotaan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 64/-1.824.14 Tentang Patokan Harga Satuan Bahan dan Upah Pekerjaan Bidang Pemborongan Propinsi DKI jakarta Periode : Januari 2007 merupakan pedoman bagi Kepala Unit / Satuan Kerja Pengguna Anggaran, Panitia Lelang dalam menyusun Harga Perhitungan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) untuk keperluan …
Buku prosiding sistem inovasi nasional (Buku I) ini berisi sambutan-sambutan dan pandangan para pengambil keputusan, arahan serta pemikiran para pembicara utama dan pembicara tamu yang terkait dengan kebijakan publik dalam inovasi untuk mendukung industri dan ekonomi nasional. (Jml)
Buku prosiding sistem inovasi nasional (Buku II) ini berisi makalah-makalah dari para pembicara yang terkait kebijakan publik dalam inovasi industri. Dalam buku ini dipaparkan pemikiran-pemikiran yang diharapkan dapat mendorong munculnya kebijakan maupun memperkuat kebijakan publik terkait sistem inovasi di Indonesia. (Jml)
Buku prosiding sistem inovasi nasional (Buku III) ini berisi makalah-makalah pembicara yang terkait dengan pemikiran dan pengkajian sains dan teknologi (Science and Technology Studies) yang diharapkan akan mendorong inovasi industri. Dalam buku ini teranghkung pemikiran-pemikiran dari berbagai pihak baik dari perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan maupun lembaga lainnya tentang b…
Buku ini berisi Rancangan awal rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2007, Buku I: Prioritas pembangunan, serta kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan, subyek yang dibahas: (1) Pendahuluan; (2) Tema dan prioritas pembangunan nasional tahun 2007; (3) Kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan; (4) Kaidah pelaksanaan; (5) Penutup. (Jml)
Buku ini berisi Rancangan awal rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2007, Buku II, subyek yang dibahas terdiri 3 Bagian: (1) Agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai; (2) Agenda menciptakan Indonesia yang adil dan demokreatis; (3) Agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Jml)
Berisi perencanaan evaluasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); Pelaksanaan evaluasi LAKIP; Pelaporan hasil evaluasi.