Membahas tentang pengertian dan hakikat HAN, apa dan siapa yang disebut dengan pejabat/jabatan TUN, urusan pemerintahan, keputusan TUN, dan landasan tindakan TUN serta pengawasannya sebagai ciri dari pemerintahan dalam suatu negara hukum, disertai UU No. 5/1986 tentang PTUN beserta penjelasannya
Membahas tentang pengertian-pengertian pokok tentang hukum tata pemerintahan Indonesia dengan memakai bahan hukum yang tumbuh dan hidup dalam taman hukum Indonesia sendiri. (Jml)
Untuk dapat memperoleh pengertian tentang Hukum Pidana pada umumnya dan KUHP pada khususnya, tidak cukup hanya menyelidiki apa yang tersurat dalam rumusan pasal-pasal KUHP itu saja, tetapi harus pula diselidiki apa yang tersirat di dalamnya sesuai dengan makna yang diberikan dan maksud yang dikehendaki oleh pembuat Undang-Undang itu serta bagaimana pula penerapannya dalam praktek. (Jml)
Buku Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional cetakan yang ke empat ini telah diperbaiki kesalahan redaksionalnya dan beberapa lampiran yang terdapat dalam cetakan ke tiga telah dihilangkan dalam cetakan ini. Beberapa bab mengalami tulis ulang, terutama bab mengenai tanggung jawab negara sehubungan telah disahkannya Draft Articles ILC mengenai tanggung jawab negara dan Majelia Umum PBB. (Jml)
Buku ini berisi kegiatan dari program utama Kementerian Negara PAN yaitu peningkatan pelayanan publik dan percepatan pemberantasan korupsi, peningkatan kinerja aparatur, dan penyelesaian masalah pegawai honorer, PHL, dan PTT. Buku ini lebih banyak menampilkan gambar-gambar sekitar 60 – 70 %. (Jml)
Buku ini berisi upaya kementerian Negara PAN untuk memberikan gambaran tentang banyaknya daerah yang sudah berbenah, banyaknya instansi pemerintah yang sudah berinovasi dalam melayani masyarakat. Pemerintah juga sangat serius dan konsisten dalam memperbaiki iklim investasi melalui berbagai inovasi pelayanan publik. (Jml)
Membahas tentang hukum perdata dengan undang-undang pokok agraria dan undang-undang perkawinan
Membahas tentang ruang lingkup hukum acara pidana di Indonesia meliputi mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh Jaksa. (Jml)
Semenjak diluncurkannya Edisi Pertama bulan Oktober 2000, banyak terjadi perkembangan-perkembangan baik pada tingkat regional maupun global, yang mempengaruhi tatanan hubungan maupun hukum internasional. Oleh karenanya pada Edisi Kedua ini dirasa perlu memasukkan perkembangan-perkembangan baru tersebut sambil meng-update dan menyempurnakan naskah yang ada. (Jml)