Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat memahami esensi dari konvensi keselamatan nuklir (CNS) dan perjanjian internasional lainnya, dan pentingnya bagi negara-negara yang memiliki komitmen tinggi pada keselamatan nuklir, seperti Indonesia, untuk meratifikasi dan memanfaatkannya sebagai sarana peningkatan kapasitas nasional dalam meningkatakn infrastruktur keselamatan nuklir. TUJU…
Buku Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional cetakan yang ke empat ini telah diperbaiki kesalahan redaksionalnya dan beberapa lampiran yang terdapat dalam cetakan ke tiga telah dihilangkan dalam cetakan ini. Beberapa bab mengalami tulis ulang, terutama bab mengenai tanggung jawab negara sehubungan telah disahkannya Draft Articles ILC mengenai tanggung jawab negara dan Majelia Umum PBB. (Jml)
Membahas tentang sistem hukum perjanjian. Hukum perjanjian kita menganut sistem kodifikasi (KuHPdt dan KUHD) dan sistem non kodifikasi (Hukum Adat) dan hukum Inggris (Anglo Saxon) yang menganut sistem common law dan precedent. (Jml)
Berisi artikel artikel yang berkaitan dengan hukum internasional dan hukum nasional
Berisi tentang hukum perjanjian internasional, subyek subyek yang di bahas adalah pasal-pasal dalam konvensi Wina 1969, Konvensi di sertai proses-proses pembuatan perjanjian dari perumusan pasal-pasal, Otentikasi naskah akhir perjanjian pengesahan s/d kesepakatan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian. (Jml)
Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif analitis dengan menggunakan data sekunder. Permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimana tugas dan fungsi Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) seserta implikasi keanggotaan Indonesia dalam CCSBT terhadap eksploitasi dan konservasi SBT. Hasil penelitian memaparkan bahwa dengan dibentuknya CCSBT, kelestarian SBT dapa…
Pengkajian implementasi kerma internasional bidang infrastruktur pengawasan paparan publik dan keselamatan limbah radioaktif dilakukan melalui pengolahan data dari status terkini implementasi dari peraturan perundang-undangan terkait dengan paparan publik, keselamatan limbah radioaktif internasional dan nasional serta informasi narasumber dari instansi terkait yaitu BATAN khususnya PTKMR, PTLR …
Dalam rangka bebenah diri untuk menyongsong era hukum, yang akan dicanangkan dalam Pelita IV, Departemen Kehakiman RI sudah sejak akhir tahun 1982 mempersiapkan segala langkah kebijaksanaan guna mendorong dan meningkatkan kesiagaan segenap aparaturnya. Yaitu dengan menyelenggarakan Temu Karya Departemen Kehakiman pada permulaan bulan Desember 1982 yang menghasilkan ditetapkannya Renstra jangka …
Buku ini mencakup aturan-aturan umum serta aturan-aturan khusus. Buku ini membahas aturan-auran khusus dalam Hukum Internasional berdasarkan bidangnya masing-masing, yaitu Hukum Laut Internasional, Hukum Angkasa, Hukum Diplomatik dan Konsuler, Hukum Humaniter (d/h disebut Hukum Perang), Hukum Perjanjian Internasional, dan Hukum Organisasi Internasional (AR)