PERPUSTAKAAN BAPETEN

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}

Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
    Lihat Lebih Banyak
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
  • Bahasa
    Lihat Lebih Banyak
Ditemukan 17 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="PNS"
1 2 Berikutnya Hal. Akhir
cover
Penerapan Agama Dalam Pelaksanaan Tugas PNS | Non Nuklir
Komentar Bagikan
Lembaga Administrasi Negara

Buku ini merupakan panduan strategis dalam upaya mencetak aparatur negara yang profesional dan berintegritas melalui kurikulum Diklat Prajabatan Golongan III tahun 2000. Sebagai edisi revisi yang adaptif terhadap dinamika zaman, materi ini mengalihkan fokus dari indoktrinasi lama (P-4) menuju pemahaman mendalam tentang Hak Asasi Manusia (HAM), wawasan kebangsaan, dan etika birokrasi. Dengan pen…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
34p.; 21cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
352.63 LAN P
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Prosedur Pelaksanaan Disiplin Hari dan Jam Kerja | Seri Dokumen Naskah Dinas…
Komentar Bagikan
Bapeten

Dokumen ini merupakan prosedur operasional standar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dengan nomor dokumen PA/BU/01. Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata cara pelaksanaan disiplin hari dan jam kerja di lingkungan BAPETEN agar tercipta efektivitas dan efisiensi. Ruang lingkup prosedur ini mencakup seluruh pegawai di lingkungan BAPETEN, meliputi penggunaan for…

Edisi
2010
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vi, 34p.;illus.;30cm.
Judul Seri
Seri Dokumen Naskah Dinas Arahan 2010
No. Panggil
658.31 BAP P
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin Atas Pelanggaran Disiplin Hari dan Kerja…
Komentar Bagikan
Bapeten

Dokumen ini merupakan prosedur operasional standar dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) yang mengatur tentang tata cara penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil di lingkungan BAPETEN yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hari dan jam kerja. Tujuan utama dari prosedur ini adalah untuk memastikan proses penjatuhan sanksi dapat dilaksanakan secara cepat, tepat,…

Edisi
2010
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vii, 40p.;illus.;30cm.
Judul Seri
Seri Dokumen Naskah Dinas Arahan 2010
No. Panggil
658.31 BAP P
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil…
Komentar Bagikan
Indonesia

Berisi PP RI Nomor 46A Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS, dan PP RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Parpol. Dilengkapi : PP No. 2/2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS; Keppres No. 42/2004 Tentang Pengadaan PNS TA 2004; Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; dan Penyelenggaraan Program dan Pengelolaan Kekayaan Tabunga…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
327 p. : Illus. ; 21 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
351.1 IND p
Ketersediaan2
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Administrasi Kepegawaian
Komentar Bagikan
Sudirman

Membahas tentang sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang mencakup : Pengertian Pegawai Negeri, Pembagian Pegawai Negeri, Kedudukan dan tugas Pegawai Negeri, Kewajiban Pegawai Negeri, Hak-hak Pegawai Negeri, Manajemen PNS, Kebijaksanaan Manajemen PNS serta bidang pembinaan PNS. (Jml)

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vi, 110 p. : Illus. ; 21 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
351.1 SUD a
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional penjenjangan pere…
Komentar Bagikan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Sesuai Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16/KEP/M.PAN/3/2001, tanggal 19 Maret 2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, setiap perencana yang akan menduduki jenjang jabatan tertentu dalam JFP, wajib mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana. Hal ini dimaksudkan agar pejabat fungsional perencana memiliki kemampuan minimal yang dip…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vii, 50 p. : ilus. : 21 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
351.1 BAP p
Ketersediaan2
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Beserta Pedoma…
Komentar Bagikan
Badan Kepegawaian Negara

Berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas PP No. 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, dan 2 PP/Perka BKN sebelumnya, dilengkapi dengan: 2 buah UU RI tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 3 buah PP/Kepka BKN tentang Formasi PNS; 3 buah PP/Kepka tentang Pengadaan PNS; dan 3 buah PP/Kepka BKN/Perka BKN tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan, dan p…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
626 p. : Illus. ; 21 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
351.1 KEM p
Ketersediaan3
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Tindak Pidana KKN dan Disiplin Pegaw…
Komentar Bagikan
Indonesia

Berisi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/46/M.PAN/4/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, dan dilengkapi : Tndak Pidana KKN, PP RI, Tatacara Pertanggung jawaban Kepala Daerah; Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan …

Edisi
-
ISBN/ISSN
9799981778
Deskripsi Fisik
401 p. : Illus. ; 21 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
351.1 KEM p
Ketersediaan2
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri S…
Komentar Bagikan
Indonesia

Berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan PNS menjadi Anggota Parpol. Dilengkapi : Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS; Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Pedoman Umum Tata naskah Dinas; Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan; dan Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi PNS. (Jml)

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
328 p. : Illus. ; 21 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
351.1 IND l
Ketersediaan2
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Peraturan Pemerintah RI Tentang Perubahan Atas PP RI No. 66, 67, 68 dan 70 Ta…
Komentar Bagikan
Indonesia

Berisi 5 buah Peraturan Pemerintah RI Nomor 66, 67, 68, 69, 70 Tahun 2005, 4 buah PP RI No. 11, 12, 13, 14 Tahun 2003, dan 1 buah PP RI No. 13 Tahun 2002 beserta penjelasannya; 2 buah Keppres RI No. 16/2005 dan No. 5/2003; 1 buah Kepka BKN No. 14/2003 tentang Juknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Jandaan Janda/Dudanya sebagai pelaksanaan PP No. 9/2003 tentang Wewenang Pen…

Edisi
-
ISBN/ISSN
979251502X
Deskripsi Fisik
354 p. : Illus. ; 21 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
351.1 IND p
Ketersediaan3
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
1 2 Berikutnya Hal. Akhir
PERPUSTAKAAN BAPETEN
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan BAPETEN adalah perpustakaan khusus LPNK yang menyediakan berbagai informasi dan referensi terkait pengawasan ketenaganukliran.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?