Buku ini merupakan panduan strategis dalam upaya mencetak aparatur negara yang profesional dan berintegritas melalui kurikulum Diklat Prajabatan Golongan III tahun 2000. Sebagai edisi revisi yang adaptif terhadap dinamika zaman, materi ini mengalihkan fokus dari indoktrinasi lama (P-4) menuju pemahaman mendalam tentang Hak Asasi Manusia (HAM), wawasan kebangsaan, dan etika birokrasi. Dengan pen…
Dokumen ini merupakan prosedur operasional standar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dengan nomor dokumen PA/BU/01. Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata cara pelaksanaan disiplin hari dan jam kerja di lingkungan BAPETEN agar tercipta efektivitas dan efisiensi. Ruang lingkup prosedur ini mencakup seluruh pegawai di lingkungan BAPETEN, meliputi penggunaan for…
Dokumen ini merupakan prosedur operasional standar dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) yang mengatur tentang tata cara penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil di lingkungan BAPETEN yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hari dan jam kerja. Tujuan utama dari prosedur ini adalah untuk memastikan proses penjatuhan sanksi dapat dilaksanakan secara cepat, tepat,…
Berisi PP RI Nomor 46A Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS, dan PP RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Parpol. Dilengkapi : PP No. 2/2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS; Keppres No. 42/2004 Tentang Pengadaan PNS TA 2004; Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; dan Penyelenggaraan Program dan Pengelolaan Kekayaan Tabunga…
Membahas tentang sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang mencakup : Pengertian Pegawai Negeri, Pembagian Pegawai Negeri, Kedudukan dan tugas Pegawai Negeri, Kewajiban Pegawai Negeri, Hak-hak Pegawai Negeri, Manajemen PNS, Kebijaksanaan Manajemen PNS serta bidang pembinaan PNS. (Jml)
Sesuai Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16/KEP/M.PAN/3/2001, tanggal 19 Maret 2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, setiap perencana yang akan menduduki jenjang jabatan tertentu dalam JFP, wajib mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana. Hal ini dimaksudkan agar pejabat fungsional perencana memiliki kemampuan minimal yang dip…
Berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas PP No. 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, dan 2 PP/Perka BKN sebelumnya, dilengkapi dengan: 2 buah UU RI tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 3 buah PP/Kepka BKN tentang Formasi PNS; 3 buah PP/Kepka tentang Pengadaan PNS; dan 3 buah PP/Kepka BKN/Perka BKN tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan, dan p…
Berisi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/46/M.PAN/4/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, dan dilengkapi : Tndak Pidana KKN, PP RI, Tatacara Pertanggung jawaban Kepala Daerah; Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan …
Berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan PNS menjadi Anggota Parpol. Dilengkapi : Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS; Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Pedoman Umum Tata naskah Dinas; Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan; dan Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi PNS. (Jml)
Berisi 5 buah Peraturan Pemerintah RI Nomor 66, 67, 68, 69, 70 Tahun 2005, 4 buah PP RI No. 11, 12, 13, 14 Tahun 2003, dan 1 buah PP RI No. 13 Tahun 2002 beserta penjelasannya; 2 buah Keppres RI No. 16/2005 dan No. 5/2003; 1 buah Kepka BKN No. 14/2003 tentang Juknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Jandaan Janda/Dudanya sebagai pelaksanaan PP No. 9/2003 tentang Wewenang Pen…