Buku ini ditujukan sebagai pengantar bagi kajian hukum tata negara sebagai satu cabang ilmu pengetahuan hukum. Materi didalamnya memuat Hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara Positif yang berlaku di Indonesia. Buku ini membahas masalah bidang ilmu hukum yang cukup luas, mulai dari sisi definisi, metode, hingga pada pergeseran dalam orientasinya. (Jml)
Membahas secara luas dan mendalam tentang lanjutan pengertian hukum tata usaha negara serta bagaimana jalannya proses atau cara berbicara di hadapan pengadilan tata usaha negara. (Jml)
Membahas secara luas dan mendalam tentang dasar-dasar pengertian hukum tata usaha negara serta bagaimana jalannya proses atau cara berbicara di hadapan pengadilan tata usaha negara. (Jml)
Membahas tentang pengertian dan hakikat HAN, apa dan siapa yang disebut dengan pejabat/jabatan TUN, urusan pemerintahan, keputusan TUN, dan landasan tindakan TUN serta pengawasannya sebagai ciri dari pemerintahan dalam suatu negara hukum, disertai UU No. 5/1986 tentang PTUN beserta penjelasannya
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang lalai membayar Pajak Bumi dan Bangunan efektif di Kota Makassar?; dan untuk mengetahui apakah penerapan sanksi administrasi tersebut menumbuhkan kesadaran hukum bagi wajib Pajak Bumi dan Bangunan?. (Jml)
Penelitian ini membahas mengenai masalah pemberdayaan Badan Perwakilan Desa (Baperdes) dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di Desa khususnya di Desa Jiwan. hal ini dilatar belakangi bahwa ini terkait dengan badan legislatif di tingkat desa, salah satu fenomena baru adalah keberadaan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan wujud baru demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dibentuk…
Kehadiran buku Hukum Tata Negara Indonesia ini dirasakan sangat diperlukan sebagai pelengkap dari sejumlah literatur yang ada, yang membahas masalah Hukum Tata Negara Indonesia pascareformasi dan perubahan UUD 1945. Sejak terjadinya reformasi di tahun 1998, tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai dari awal. Dari tahun 1999 sampai dengan 2002, UUD 1945 te…
Negara dan hukum menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Negara tanpa hukum, maka akan menjadi semrawut tanpa terkendali. Begitu juga sebaliknya, hukum tidak akan berdiri tegak tanpa adanya suatu negara. Keduanya juga akan saling terkait dengan ruang demokrasi serta kekuasaan. Oleh sebab itu, di sinilah pentingnya konsep ideal terkait hukum administrasi negara…
Membahas secara luas dan mendalam tentang dasar-dasar pengertian hukum tata usaha negara serta bagaimana jalannya proses atau cara berbicara di hadapan pengadilan tata usaha negara. (Jml)
Untuk dapat memperoleh pengertian tentang Hukum Pidana pada umumnya dan KUHP pada khususnya, tidak cukup hanya menyelidiki apa yang tersurat dalam rumusan pasal-pasal KUHP itu saja, tetapi harus pula diselidiki apa yang tersirat di dalamnya sesuai dengan makna yang diberikan dan maksud yang dikehendaki oleh pembuat Undang-Undang itu serta bagaimana pula penerapannya dalam praktek. (Jml)