Tujuan penelitian adalah untuk : (1) Memecahkan masalah-masalah yang ada sebagai dasar untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi data pada perusahaan PT. Sinar Surya Matahari Motor; (2) Berusaha merancang program yang berguna bagi Perusahaan tersebut yang disesuaikan dengan kemampuan untuk membuat sesuatu yang lebih baik sesuai dengan kemampuan penulis; dan (3) Merancang dan menciptakan suat…
Berisi tentang permasalahan belum optimalnya layanan pemrosesan SK Kepegawaian pada bagian Tata Usaha dan Kepegawaiaan berikut dengan analisisnya beserta strategi mencapainya serta rencana kerja. (Jml)
Berisi permasalahan masih rendahnya mutu pelayanan Informasi proses perizinan di BAPETEN beserta analisis masalah dan pemecahannya. (Jml)
Buku Manajemen Koperasi Edisi 5 ini mengalami perubahan dengan penambahan : Perkembangan koperasi di Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 25 tanggal 21 Oktober 1992 tentang perkoperasian. Sebagai up-date buku edisi ke 3. Undang-Undang yang lama masih tetap dimuat untuk bahan perbandingan saja karena peraturan pelaksanaannya masih berlaku. (Jml)
Membahas tentang sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang mencakup : Pengertian Pegawai Negeri, Pembagian Pegawai Negeri, Kedudukan dan tugas Pegawai Negeri, Kewajiban Pegawai Negeri, Hak-hak Pegawai Negeri, Manajemen PNS, Kebijaksanaan Manajemen PNS serta bidang pembinaan PNS. (Jml)
Sesuai dengan ketentuan, Bappenas sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggara Diklat Perencanaan, mempunyai tugas untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan profesionalisme perencana, agar kapasitas institusi perencanaan di seluruh Indonesia juga meningkat, sehingga rencana yang dihasilkannya akan benar-benar sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. (Jml)
Buku ini berisi materi dimana dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang diberikan dokter dan dokter gigi perlu dilakukan berbagai upaya hukum diantaranya melalui pembentukan aturan hukum berupa Undang-Undang. Upaya pembentukan hukum tersebut telah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui usul inisiatif pembentukan Undang-Undang tentan…
Berisi 5 buah Peraturan Pemerintah RI Nomor : 15, 16, 17, 18, dan 25 Tahun 2005; serta 53 buah Peraturan Presiden RI Nomor : 1 s/d Nomor 4, Nomor 12 s/d Nomor 15, dan Nomor 20 s/d Nomor 64. (Jml)