Pengantar Hukum Pajak, Edisi Terbaru

Membahas tentang pajak dan pungutan, atas dan dasar pajak, pengertian dan kedudukan hukum pajak, pengenaan pajak, pembaharuan perpajakan nasional, itak dan kewajiban wajib pajak, hak mendahului dari negara, penagihan dan perlawanan terhadap pajak, hukum pajak internasional

Keputusan Bersama Menteri Kehakiman & HAM RI dan Kepala BKN Nomor : M.390-KP.…

-

Himpunan Lengkap Peraturan Kepabeanan 1997

Buku ini berisi himpunan lengkap peraturan kepabeanan tahun 1997, berisi Undang-Undang RI 1 buah; Peraturan Pemerintah RI 5 buah; Keputusan Presidern RI 2 buah; Keputusan Menkeu RI 39 buah; Keputusan Dirktur Jenderal Bea dan Cukai 6 buah; dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai 8 buah. (Jml)

Kitab Undang-Undang Bidang Keuangan 1992 - 2004

Buku ini berisi himpunan Undang-Undang bidang keuangan, terdiri 5 Bab yaitu: Undang-Undang Keuangan Negara; Undang-Undang Perbankan; Undang-Undang Pencucian Uang; Undang-Undang Korupsi; dan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. (Jml)

Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

Undang-Undang tentang perpustakaan ini diterbitkan karena perpustakan dipandang sebagai wahana belajar sepanjang hayat dan untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendi…

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 105/PMK.02/2008 Tentang Petunjuk Penyusun…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

352 p. : illus. ; 21,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351.72 IND p

Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Serah-Simpan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

9799316545

Deskripsi Fisik

48 p. : illus. ; 18 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

791.437.026 PER p

Komentar HIR: Atas Reglemen Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadil…

Inlandsch Reglement sejak diumumkan pertama kali telah beberapa kali diubah, sampai pada tahun 1926, pemerintah menganggap perlu mengumumkan kembali psi I.R. Sebagaimana bunyinya setelah diadakan beberapa kali perubahan berturut-turt (lihat S. 1926 No. 559 jo. 496). Juga sesudah tahun 1926 telah diadakan lagi perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan sampai pada tahun 1941 pemerintah memandang …

Perpres RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Ja…

Peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2005, tentang Perubahan ketiga atas Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah ditetapkan tanggal 15 Nopember 2005. Peraturan Presiden RI No. 32 tahun 2005, tentang Perubahan kedua atas Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah ditetapkan pada tanggal 20 April 2005. Kepp…