Berisi Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dilengkapi : 3 buah Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran : No. SE-11/A/51/0194, No. SE-12/A/51/0194, dan No. SE-13/A/51/0294. (Jml)
Berisi Keppres RI No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN (Pengganti Keppres No. 17/2000) dilengkapi : Keppres No. 15 Tahun 2002; SKB MenKeu dan Kepala Bappenas; Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Keuangan pada Departemen/Lembaga; Pembentukan Tim Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah; SE DJA; UU No. 19/2001 Tentang APBN 2002; dan UU Jasa Konstruksi Tahun …
Berisi UU RI No.13 Th.2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2006
Berisi Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2004, 18 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri. (Jml)
Berisi Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. (Jml)
Berisi Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2006, terdiri 19 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. (Jml)
Berisi PerMenKeu RI No. 606/PMK.06/2004 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2005, dan Kep. MenKeu RI No. 399/KMK.011/2004 Tentang Sasaran Inflasi Tahun 2005, 2006, dan 2007. Dilengkapi : Peraturan dana daerah dari sumber daya air; Keppres 72/2004 tentang APBN; HSU TA 2005; UU No. 17 tentang keuangan negara; DAU daerah provinsi kab. Kota; Cara pengajuan usul peng. Piutang neg…
Berisi Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.06/2005 Tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006. Dilengkapi : Peluncuran program/kegiatan yang dibiayai dari sisa anggaran belanja TA 2005 sebagai anggaran belanja tambahan TA 2006. Penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak kegiatan pemerintah TA 2005. (Jml)
Berisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 Tentang Penyelesaian tagihan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja.