Berisi tentang hukum pers yang menggambarkan dan memberi solusi jika terjadi sengketa pers akibat pemberitaan dengan menggunakan instrumen UU No. 40 Thn. 1999 tentang pers. (Jml)
Berisi tentang pertanggungjawaban korporasi di Indonesia sebagai subjek tindak pidana dengan menghadirkan pemaparan komprehensif tentang topik tersebut dalam perundang-undangan hukum pidana sekaligus perkembangan teori-teori yang mendasarinya. (Jml)
Materi buku ini adalah tentang perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan lingkungan hidup di Indonesia, negara-negara ASEAN dan Jepang
Berisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara lengkap disertai dengan Pelaksanaan KUHAP; Pedoman Pelaksanaan KUHAP; dan Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dengan penjelasannya beserta aturan-aturan pelaksanaannya. (Jml)
Berisi kitab undang undang hukum pidana dilengkapi dengan UU No. 27 Thn 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, subyek subyek yang dibahas adalah aturan umum, Kejahatan & Pelanggaran. (Jml)
Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah kitab yang menguraikan hukum positif dan dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia. Isi kitab ini terdiri dari empat bagian yaitu Buku Satu tentang Orang, Buku Dua tentang Barang, Buku Tiga tentang Perikatan, dan Buku Empat tentang Pembuktian dan Lewat Waktu. Bahasa dan istilah yang terdapat dalam KUH Perdata ini mudah dipahami karena sudah diganti den…
Membahas tentang sistem hukum perjanjian. Hukum perjanjian kita menganut sistem kodifikasi (KuHPdt dan KUHD) dan sistem non kodifikasi (Hukum Adat) dan hukum Inggris (Anglo Saxon) yang menganut sistem common law dan precedent. (Jml)
Buku ini dibuat dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2005 yang dipusatkan di Pekanbaru, Propinsi Riau tanggal 9 Februari 2005, diterbitkan atas kerjasama Panitia HPN 2005 dan Lembaga Informasi Nasiona (LIN). Buku ini memuat materi Konstitusi yang berkaitan dengan berbagai aspek Hukum Pers Nasional. (Jml)
Buku ini berisi himpunan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan era otonomi daerah, terdiri 8 Bab, ditandatangani oleh Presiden RI Soeharto. (Jml)
Membahas secara luas dan mendalam tentang dasar-dasar pengertian hukum tata usaha negara serta bagaimana jalannya proses atau cara berbicara di hadapan pengadilan tata usaha negara. (Jml)