Membahas secara luas dan mendalam tentang lanjutan pengertian hukum tata usaha negara serta bagaimana jalannya proses atau cara berbicara di hadapan pengadilan tata usaha negara. (Jml)
Buku ini berisi Keputusan menteri negara lingkungan hidup, terdiri Nomor 07 Tahun 2001 tentang pejabat pengawas LH dan pejabat pengawas LH daerah menteri negara LH; Nomor 56 Tahun 2002 tentang pedoman umum pengawasan penaatan LH bagi pejabat pengawas; Nomor 57 Tahun 2002 tentang tatakerja pejabat pengawas LH di kementerian LH di propinsi/kabupaten/kota. (Jml)
Buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi ini telah diadakan beberapa penambahan materi yang pada dasarnya lebih ditujukan kepada penajaman terhadap materi yang telah ada, misalnya dalah hal analisis kasus yang telah dibantu oleh para penulis senio di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. (Jml)
-
Membahas tentang pengertian dan hakikat HAN, apa dan siapa yang disebut dengan pejabat/jabatan TUN, urusan pemerintahan, keputusan TUN, dan landasan tindakan TUN serta pengawasannya sebagai ciri dari pemerintahan dalam suatu negara hukum, disertai UU No. 5/1986 tentang PTUN beserta penjelasannya
berisi renungan tentang perlu selekas-lekasnya untuk menterjemahkan undang-undang berbahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia untuk memenuhi azas bahwa setiap orang berhak mempunyai hak untuk menuntut. Kitab UU Hukum Perdata ini juga dilengkapi dengan UU pokok agraria dan UU perkawinan. (Jml)
Dalam rangka bebenah diri untuk menyongsong era hukum, yang akan dicanangkan dalam Pelita IV, Departemen Kehakiman RI sudah sejak akhir tahun 1982 mempersiapkan segala langkah kebijaksanaan guna mendorong dan meningkatkan kesiagaan segenap aparaturnya. Yaitu dengan menyelenggarakan Temu Karya Departemen Kehakiman pada permulaan bulan Desember 1982 yang menghasilkan ditetapkannya Renstra jangka …
Di dalam kehidupan sehari-hari, apabila seseorang menderita kerugian karena kehilangan harta kekayaan atau kerusakan barang-barangnya, mungkin saja ada orang lain yang bersedia memikul risiko itu bersama-sama orang itu. Artinya orang yang kehilangan dan menderita kerusakan atas barang-barangnya itu memperoleh ganti rugi dari orang lain. Tetapi kejadian seperti itu paling dapat terjadi di lingku…
Membahas tentang hukum pengangkutan di Indonesia baik di darat, udara, perairan darat maupun hukum pengangkutan laut/pelayaran laut
Buku ini berisi himpunan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, terdiri: 23 buah Undang-Undang; 39 buah Peraturan Pemerintah; 5 buah Keputusan Presiden RI; 2 buah Instruksi Presiden RI; 46 buah Peraturan/Keputusan Menteri; 4 buah Keputusan Direktur Jenderal; dan 31 buah Peraturan Daerah. (Jml)